Kemenkes Prediksi Puncak Kasus Covid-19 Terjadi Awal Juli 2021

Binti Mufarida, Sindonews · Kamis 17 Juni 2021 18:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 17 337 2426870 kemenkes-prediksi-puncak-kasus-covid-19-terjadi-awal-juli-2021-ZygTpnzvEW.jpg RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta menerima pasien (Foto: Okezone)

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan puncak peningkatan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran akan terjadi pada awal Juli 2021.

“Kita memprediksi peningkatan kasus atau akan sampai dengan 5 sampai 7 minggu ke depan. Artinya, sampai akhir Juni, dan awal Juli itu kita akan mendapatkan puncak kasus,” ujar Nadia dalam dialog di MNC Trijaya FM, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Indonesia Melonjak, Pemerintah Diminta Perketat Skrining di Bandara

Pasalnya, kata Nadia, meskipun ada pelarangan masih ada 5-6 juta orang yang mudik pada saat libur Lebaran.

“Itu adalah estimasi bahwa mengapa mobilitas itu terjadinya ya. Jadi, sekitar 5 sampai 6 juta orang melakukan perpindahan dari Kota satu ke Kota lainnya ya, yang sangat berkontribusi (lonjakan kasus),” kata Nadia.

Nadia pun mengatakan jika berbicara mudik, maka Pulau Jawa yang mendapatkan double mobilitas dan interaksi. Sehingga, potensi kenaikan kasus di Pulau Jawa bisa semakin tinggi.

“Jadi, kalau kita berbicara mudik ada yang ke Sumatera ada yang ke Jawa ya. Di Jawa itu mendapat dua ya, satu mudik, kemudian ada arus balik juga. Jadi dobel mobilitas dan interaksi antar orang itulah ya yang kemudian tentunya sangat berkontribusi,” kata Nadia.

Meski demikian, Nadia mengatakan bahwa puncak kasus Covid-19 pasca Lebaran ini bisa ditekan dan dilandaikan kurvanya. “Nah tentunya puncak kasus itu masih bisa kita tekan ya, artinya kita bisa melandaikan kurva ya. Bagaimana mengatasi pandemi melandaikan kurva. Ini yang terus kita atasi.”

Baca Juga:  Tegas! Gubernur DKI Berlakukan WFH 75% bagi Perkantoran di Zona Merah

Upaya yang dilakukan, kata Nadia yakni menerapkan PPKM Mikro, mengevaluasi kapan daerah harus melakukan mikro lockdown.

“Jadi memang betul-betul apa yang artinya melakukan PPKM mikro, melakukan evaluasi, kapan harus melakukan mikro lockdown atau pengetatan tertentu ini harus dilakukan berdasarkan analisa daerah per daerah," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini