Presiden Jokowi Belum Serahkan Surpres Ibu Kota Negara ke DPR, Ini Alasannya

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 17 Juni 2021 08:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 17 337 2426491 presiden-jokowi-belum-serahkan-surpres-ibu-kota-negara-ke-dpr-ini-alasannya-hmonY1tmmv.jpg Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Meski rancangan undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan sebelum menyerahkan Surpres ke DPR, demikian diungkap Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Bagi Presiden, suara masyarakat Penajam Paser Utara merupakan informasi penting. Covid-19 menjadi game changer, sehingga pembangunannya akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal,” jelas Deputi IV KSP Juri Ardiantoro melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

BACA JUGA: Moeldoko: Tak Ada Agama yang Membenarkan Kekerasan

Pernyataan Juri disampaikan saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Penajam Paser Utara di Kantor DPRD setempat.

Juri memastikan proyek IKN di Kalimantan Timur akan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom). Untuk memformalisasi itu, dibutuhkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang diturunkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemerintah Kirim RUU Ibu Kota Negara ke DPR Setelah Reses

Sementara itu, Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Jhon Kenedy, sepakat bahwa masyarakat harus terakomodir dalam pembangunan IKN baru. “Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi,” ungkap Jhon.

Di tempat yang sama, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, menyampaikan masih adanya permasalahan pada infrastruktur. Namun masyarakat sangat berharap rencana pembangunan IKN segera terwujud.

“Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan,” tutur Abdul.

Saat ini pemerintah daerah harus beradaptasi dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19. Sehingga menurut Bupati, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, sehingga penggunaan anggaran bisa maksimal.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini