Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Fokus Maksimalkan Posko Desa

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 15 Juni 2021 17:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 15 337 2425628 kasus-covid-19-melonjak-pemerintah-fokus-maksimalkan-posko-desa-A9MbcmT38z.jfif Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. (BNPB)

JAKARTA - Sejumlah pihak pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagaimana awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Terkait hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa dalam hal membuat kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan banyak hal.

“Karena pada prinsipnya, keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan dengan sektor sosial ke masyarakat lainnya. Layaknya siklus yang saling berhubungan,” katanya dalam konferensi persnya, Selasa (15/6/2021).

Wiku menyebut, lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah sudah sepatutnya dijadikan pembelajaran. Baik bagi daerah tersebut maupun daerah lainnya untuk mengevaluasi pengendalian Covid-19 di level komunitas agar kenaikan kasus dapat dicegah.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini tetap menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“PPKM mikro adalah kebijakan yang dibuat untuk dapat mengendalikan kasus Covid-19 di hulu atau akar masalah yaitu komunitas secara lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Oleh karena itu menurutnya saat ini pemerintah lebih fokus pada optimalisasi posko yang terbentuk di masing-masing wilayah desa/kelurahan. Di antara melalui penegakan kembali skenario pengendalian sesuai zonasi RT/RW setempat.

“Fungsi pencegahan, penanganan, penegakan dan pendukung harus dijalankan seimbang agar tujuan posko untuk menurunkan jumlah kasus di suatu daerah dapat tercapai. Termasuk penerapan micro lockdown di RT zona merah,” ungkapnya.

Baca Juga : Update Corona 15 Juni 2021: Positif 1.927.723 Orang, 1.757.641 Sembuh & 53.280 Meninggal

Lebih lanjut Wiku menyebut, terkait operasional aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan telah ditetapkan beberapa pengetatan.

“Pada prinsipnya, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat terbatas pada daerah yang sedang memiliki kasus tinggi, disesuaikan dengan lingkup terkecil wilayah administratif yaitu RT. Jika kasus meluas, basis pembatasan akan menyesuaikan dengan area yang terdampak,” tuturnya.

Baca Juga : Pasien Covid-19 Kabur dari Ruang Isolasi Naik Angkutan Umum

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini