Pasal Penghinaan Simbol Kenegaraan Harus Dipertahankan di RKUHP, Simak Alasannya

Fahmi Firdaus , Okezone · Minggu 13 Juni 2021 11:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 13 337 2424390 pasal-penghinaan-simbol-kenegaraan-harus-dipertahankan-di-rkuhp-simak-alasannya-5XoZyhEN67.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi polemik di tengah masyarakat.

 (Baca juga: Puluhan Prajurit Kopassus Dikirim ke Korea, Ada Apa?)

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengatakan, Pasal Penghinaan terhadap Kepala Negara ini sebenarnya termuat Pasal 111 WvS (KUHP Belanda) dan juga terkait dengan Pasal Penghinaan yang ada pada Indian Penal Code.

“Keduanya (WvS n Indian Penal Code), Penghinaan ini dimaknai sebagai Formeele Beleidiging (Penghinaan Formil) yang ucap kata dalam bentuk Hatred, Ridicule, Contempt,”ujar Indriyanto, Minggu (13/6/2021).

(Baca juga: Sejarah Preman Tanjung Priok: Perseteruan Jago Bugis dan Banten di Tanah Betawi)

Anggota Dewas KPK ini mengatakan, hal tersebut dilakukan secara tidak konstruktif, tidak zakelijk, kasar dan tidak sopan serta juga tidak obyektif . Inilah yang dapat dipidana. Semua sistem hukum pidana memang melakukan pemidanaan terhadap Formeel Beleidiging.

“Ini berbeda sekali dengan RKUHP dengan tetap menempatkan Pasal ini dan sangat wajar sekali bagi menjaga Presiden/Wapres sebagai Simbol Negara dengan tetap menjamin warga atau individu untuk tetap melaksanakan kebebasan berekspresi,”ulasnya.

Karenanya tetap diatur peniadaan pidana sebagaii ketentuan eksepsionalitas berupa disampaikan demi dan alasan kepentingan umum dan untuk membela diri, bahkan doktrin memberikan dukungan mel asas AVMW (Agwijigheid Van Alle Materiele Wederrechtelijkheid) dalam fungsi Negatif (tiada pidana tanpa melawan hukum secara materie).

“Jadi memang dengan tetap menghargai prinsip demokrasi dengan karakter kebebasan berekspresi ini, maka aturan Penghinaan pada RKUHP ini berlainan dg KUHP lama. RKUHP tentang aturan Penghinaan ini memberikan jaminan kebebasan berekspresi bercorak demokratis .

Menurutnya, hukum pidana ini sangat dinamis, karena itu selain memberikan Individual Protection, juga kepada Public dan State’s Symbol Protection. Karena itu Presiden dan Wapres merupakan simbol kenegaraan yang patut dihormati, dijaga harkat dan martabatnya, sehingga memang sepatutnya ketentuan Penghinaan terhadap Presiden/Wapres tetap harus dipertahankan.

“Meskipun MK telah menyatakan bahwa pasal KUHP yang mengatur hal sama dinyatakan tidak sah melalui putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007, MK mencabut Pasal 134, 136 bis, 137 dan Pasal 154-155 KUHP tentang penghinaan presiden dan pemerintah. Putusan MK ini dalam konteks pasal Penghinaan ini sebagai Delik Biasa,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penghinaan terhadap harkat martabat Kepala Negara Asing saja ditempatkan pengaturannya dlm RKUHP ini, sehingga sangat wajar untuk tetap mempertahankan ketentuan ini, khususnya kepada harkat dan martabat Presiden/Wapres di Negara Pancasila,

“Ketentuan ini tidak membatasi kebebasan berekspresi sebagai jaminan konstitusi, karena pasal penghinaan ini telah diubah sebagai bentuk Delik Aduan, selain juga ada sifat eksepsionalitas atas pasal ini, yaitu tidak dikenakan pemidanaan apabila dilakukan pelaku dg alasan kepentingan umum dan untuk membela diri,” terangnya.

Terakhir dia mengatakan, bentuk Delik Aduan dan sifat ekseksionalitas atas pasal ini adalah sebagai filter netral yg moderat utk menghindari adanya abuse kekuasaan dan juga tetap menjaga kebebasan individu dalam berekspresi .

“Filter moderat inilah yg menunjukan bhw ketentuan/pasal ini tetap dalam batas-batas constitutional obedience (kepatuhan konstitusional),” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini