NU-Muhammadiyah Tolak Sembako Kena Pajak, Yusuf Mansur: Gak Mungkin Pemerintah Jalan Terus

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 12 Juni 2021 12:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 12 337 2424077 nu-muhammadiyah-tolak-sembako-kena-pajak-yusuf-mansur-kalau-2-ormas-besar-nolak-gak-mungkin-pemerintah-jalan-terus-sbYHzlL8cC.jpg Ustadz Yusuf Mansur.(Foto:Dok Okezone)

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako dan sekolah mendapat tanggapan dari Yusuf Mansur. Ustadz yang dikenal dekat dengan pemerintah ini, tidak yakin rencana tersebut akan dikukan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah akan membatalkan rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Yusuf Mansur di akun Instagram pribadinya.

"NU dan Muhammdiyah udah nolak. Lah kalo dua lembaga yang lebih gede dari gaban ini udah nolak, masa iya pemerintah dan kementerian terkait jalan terus? Rada ga mungkin," ujar Yusuf Mansur melalui akun @yusufmansurnew, Sabtu (12/6/2921).

Yusuf mengajak masyarakat mendukung PBNU dan Muhammadiyah, karena kedua lembaga itu bagian dari lembaga pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Sembako Kena PPN, Pedagang: Begini Saja Menjerit Mau Ditambahin Beban Pajak

"Ayo anak-anak Indonesia masuk ke lembaga pendidikannya NU dan Muhammadiyah. Kita bantu. Misal sakit, ayo ke rumah sakit NU dan Muhammadiyah juga," katanya.

Yusuf mengatakan jika PBNU dan Muhammadiyah bisa menggurita maka daya tawar keduanya di berbagai aspek dari ekonomi, sosial, hingga politik bakal semakin berpengaruh.

Sebelumnya, PBNU menolak rencana pemerintah memungut PPN sekolah atau jasa pendidikan dan sembako. PBNU meminta pemerintah mencari formula lain untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

"Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini lewat keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Begitu juga dengan Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, keberatan atas wacana penerapan PPN jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Haedar Nashir mengatakan, pemerintah seharusnya yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai dengan amanat undang-undang.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini