Sembako Kena Pajak, PKS: Pemerintah Panik karena Utang Menggunung!

Felldy Utama, iNews · Jum'at 11 Juni 2021 15:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 337 2423676 sembako-kena-pajak-pks-pemerintah-panik-karena-utang-menggunung-hnVs4g1ajt.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako. Dia menilai rencana ini bentuk kepanikan pemerintah.

(Baca juga: Viral! Bungkusan untuk Santet Berceceran di Jalan, Ada Foto dan Benang Tiga Warna)

"Ini langkah panik Pemerintah melihat hutang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu memandang, seharusnya di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah bisa bekerja lebih cerdas, tidak dengan menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok.

(Baca juga: Viral! Tiga Bocah SD Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai untuk Sekolah)

"Tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan," sambungnya.

Mardani melanjutkan, bahwa hal ini merupakan dampak dari investasi yang tidak startegis pada infrastruktur. Dimana, menurut dia, investasi ini tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi.

"Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia," tutupnya.

Seperti diketahui polemik ini bermula dari rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok dan juga barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini