Alasan Pimpinan KPK Pilih Hadir di Ombudsman Ketimbang Komnas HAM soal TWK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 11 Juni 2021 04:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 337 2423381 alasan-pimpinan-kpk-pilih-hadir-di-ombudsman-ketimbang-komnas-ham-soal-twk-SpGITLCBfW.jpg Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk mengklarifikasi perihal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), pada hari ini. Lantas, apakah Ghufron atau pimpinan KPK lainnya juga akan memenuhi panggilan kedua dari Komnas HAM terkait polemik TWK?

Ghufron belum dapat menjawab dengan pasti apakah jajarannya akan hadir memenuhi panggilan kedua Komnas HAM. Ia hanya memastikan bahwa sampai dengan saat ini, para pimpinan masih menunggu jawaban dari Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi apa dalam pelaksanaan TWK.

"KPK menyampaikan alasan bahwa KPK butuh kepastian bahwa yang akan dimintai keterangan kepada KPK itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM apa?" ungkap Ghufron di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Ghufron menjelaskan alasan pihaknya mempertanyakan pelanggaran HAM apa dalam pelaksanaan TWK. Sebab, kata Ghufron, dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang wajib menaati hak asasi manusia orang lain.

Salah satunya, sambung dia, soal HAM yang harus dihormati setiap orangm Kemudian, pada pasal 3 UU tersebut, asas dasar tentang HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

"Nah salah satu kepastian hukum adalah kepastian apakah undangan itu dalam rangka apa? Kalau ada titelnya mohon maaf. KPK selalu mengundang, meminta keterangan para pihak itu selalu jelas, misalnya si X diminta keterangannya dalam dugaan korupsi pasal berapa," bebernya.

Baca Juga : Pimpinan KPK Tegaskan Tidak Ada Penyelundupan Pasal TWK

"Kemudian kami bertanya, sesungguhnya kan dari pelapor kan jelas, mereka mengadu pimpinan KPK atas dugaan pelanggaran HAM apa? Supaya kami ke sana juga memiliki kepastian dan dokumen yang disiapkan jelas," sambungnya.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat panggilan kedua untuk pimpinan KPK. Sebab, pimpinan KPK tidak hadir panggilan pertama. Komnas HAM meminta pimpinan KPK hadir memenuhi panggilan untuk menjelaskan polemik TWK.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini