Fakta-Fakta Pleidoi Habib Rizieq di Kasus RS UMMI, Sebut Tuntutan Jaksa Sadis

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 11 Juni 2021 06:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 10 337 2423263 fakta-fakta-pleidoi-habib-rizieq-di-kasus-rs-ummi-sebut-tuntutan-jaksa-sadis-0pT5aZU4ks.jpg Habib Rizieq. (Foto : Okezone)

JAKARTA - Mantan pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, membacakan pleidoi (nota pembelaan) pada sidang lanjutan perkara RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

Dalam sidang tersebut, Habib Rizieq membacakan pleidoinya setebal 131 halaman. Dalam pleidonya Habib Rizieq menilai tuntutan hukuman 6 tahun penjara yang dilayangkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak adil. Berikut fakta-fakta dari persidangan Habib Rizieq yang dirangkum Okezone pada Jumat (7/6/2021) :

Bandingkan Kasusnya dengan Ahok dan Novel

Habib Rizieq mengatakan, bagi JPU, kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa. Sehingga lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga buat gaduh satu negeri

Selain itu, Habib mengatakan, kasusnya lebih jahat dan berat dibandingkan mengatakan kasusnya

"Juga jauh lebih jahat dan lebih berat dari pada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan Penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen," kata Habib Rizieq.

Dirinya pun membandingkan hukuman dari tuntutannya lebih berat dari kasus Ahok dan penyiram Novel Baswedan.

"Ahok Si Penista Agama hanya dituntut Hukuman Percobaan 2 tahun, sedang Penyiram Air Keras ke Penyidik KPK hanya dituntut 1 tahun penjara, tapi kasus pelanggaran protokol kesehatan dituntut 6 tahun penjara," ungkapnya.

Baca Juga : Bacakan Pledoi, Habib Rizieq Ungkap Peristiwa yang Tak Disangka hingga Singgung Bima Arya

Bandingkan dengan Djoko Tjandra

Selain itu, Habib Rizieq juga membandingkan tuntutan yang dilayangkan kepadanya dengan tuntutan kepada Djoko Tjandra, terpidana kasus suap red notice.

"Kasus korupsi Djoko Tjandra, ternyata Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut empat tahun penjara," kata Rizieq.

Selanjutnya, dia menambahkan, terdakwa lain dalam kasus yang sama yakni Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang ikut membantu Djoko Tjandra dalam pelarian hanya dijatuhi 3 tahun penjara.

"Brigjen Prasetjo lebih ringan lagi hanya, dituntut 2,5 tahun penjara," ujarnya.

Tuntutannya Sadis

HRS menganggap tuntutan hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sadis dan tak bermoral.

"Tuntutan tersebut tidak masuk akal dan jauh di luar nalar bahkan terlalu sadis dan tak bermoral," ujar Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

Dia menegaskan, kasusnya hanya pelanggaran adimistrasi, bukan kejahatan pidana. Selain itu, Habib Rizieq menegaskan bahwa tak ada kebohongan terkait hasil tes swab-nya. Hal yang terjadi adalah adanya keterlambatan laporan pasien ke Dinkes Kota Bogor.

Minta Vonis Bebas

Habib Rizieq membantah semua tuntutan JPU dalam kasus Terdakwa kasus tes swab RS UMMI Bogor. Melalui nota pembelaan atau pleidoi, HRS meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas.

Habib Rizieq menyatakan, Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang disangkakan kepadanya dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, tuntutan JPU yang menginginkannya dipenjara 6 tahun tidak bisa diterima.

"Ayat ini jelas menggunakan kata menyiarkan bukan menyatakan. Sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur menyiarkan dalam ayat ini karena terdakwa tidak pernah melakukan penyiaran," katanya.

Menurutnya, penjelasan soal kondisinya saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu bukanlah suatu kebohongan apalagi menyebabkan keonaran. Pernyataan dalam kondisi sehat meski tes PCR menyatakan terkonfirmasi Covid-19 adalah untuk menepis kabar bohong yang menyebutkan HRS kritis.

"Saat itu belum ada hasil tes Swab PCR yang menyatakan bahwa terdakwa terkonfirmasi Covid-19, sehingga terdakwa tidak menyiarkan unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam ayat ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Habib Rizieq juga membantah pasal menghalangi pelaksanaan penaggulangan wabah dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Menurutnya, hal itu tidak terbukti karena tidak pernah dilakukannya.

Dalam pleidoi, Habib Rizieq kembali membantah Pasal 216 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dakwaan ketiga JPU. Dia menilai pihak RS UMMI Bogor dan keluarganya tidak pernah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat menjalankan UU.

"Agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk saya dan Habib Hanif Alatas dan dr. Andi Tatat dengan vonis bebas murni. Dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Dikembalikan nama baik dan kehormatan. Terima kasih," tukasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini