82,3% Calon Kepala Daerah Punya Donatur, Firli : Jangan Korupsi demi Balas Budi

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 10 Juni 2021 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 10 337 2423093 82-3-calon-kepala-daerah-punya-donatur-firli-jangan-korupsi-demi-balas-budi-udGBvnstAG.jpg Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto : Sindo)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan pembekalan untuk bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi salah satu pembicara dalam pembekalan tersebu.

Firli menyampaikan peran seorang kepala daerah. Mulai dari mewujudkan tujuan negara hingga menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

“Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional”, katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Kamis (10/6/2021).

Selain itu, Firli menyebut, dalam menjalankan tugasnya kepala daerah akan menghadapi banyak godaan. Salah satunya dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat pilkada.

Menurutnya 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam kontestasi Pilkada Serentak.

“Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung,” katanya.

Dia pun memperingatkan para bupati/wali kota yang terpilih tahun 2020 lalu untuk tidak korupsi demi membalas budi.

Baca Juga : Firli Bahuri Sampaikan Capaian KPK Selama 2020

"Kepala daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat pilkada," tuturnya.

Baca Juga : Tak Hadiri Debat Terbuka, Firli Bahuri Ingin Akhiri Polemik Pegawai KPK di Ruang Publik

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini