Menguak Rivalitas Soeharto 'The Smiling General' dengan Soekarno

Suhudmen, MNC Media · Kamis 10 Juni 2021 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 10 337 2422938 menguak-rivalitas-soeharto-the-smiling-general-dengan-soekarno-F1XJSrQeNZ.jpg Soekarno dan Soeharto. (Foto: Istimewa)

AWAL Januari tahun 1966, ribuan mahasiswa bergabung dengan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan-jalan protokol Ibu Kota. Aksi demonstrasi ini dipicu kondisi ekonomi yang karut marut dan diperparah dengan kondisi politik yang kian hari tak kalah semrawut.

Tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi hingga 600% dan harga BBM naik 400%. Tak hanya itu, pemerintah pun melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1.

Semuanya bermuara pada satu peristiwa, Gerakan 30 September 1965. Riak kecil yang seketika berubah menjadi tsunami hebat. Sebuah pergolakan yang akhirnya mengubah tampuk kepemimpinan di republik.

Dinamika politik setelah G30S mengalami turbulensi tinggi. 1 Oktober 1965, Presiden Sukarno memanggil semua panglima angkatan bersenjata untuk mengetahui kondisi terkini. Semua panglima hadir kecuali Pangdam V Jaya, Umar Wirahadikusuma.

Kala itu sebagai Panglima Kostrad, Soeharto melarang Umar Wirahadikusuma untuk menemui Presiden Sukarno. Pada momen inilah rivalitas “The Smiling General” dan Sang Proklamator mulai terasa.

Baca juga: 100 Tahun Soeharto, Pemimpin yang Rebut & Pertahankan Kemerdekaan hingga Jadi Bapak Pembangunan

Menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, “Soeharto pada tahun 1965 itu bukanlah jenderal yang diperhitungkan, dalam arti lebih banyak jenderal yang lebih senior dari dia dan mempunyai posisi yang startegis. Tapi dengan terbunuhnya 6 orang jenderal pada tahun 1965, itu menjadi peluang bagi Soeharto untuk menduduki posisi yang lebih tinggi.”

Kekosongan petinggi di jajaran TNI AD membuat karir Soeharto hari-hari selanjutnya di 1965 semakin cemerlang. Setelah dipilih menjadi panglima pemulihan keamanan dan ketertiban (Pangkopkamtib), pada 3 Oktober 1965, 13 hari kemudian Presiden Sukarno melantik Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat.

Dukungan masyarakat untuk Soeharto pun meningkat, terlebih karena ia dianggap sebagai sosok yang dapat menumpas PKI dan menstabilkan kondisi negara saat itu.

“Yang mendukung Soeharto itu dua macam sebenarnya, orang-orang yang memang anti komunis dan telah dizalimi oleh komunis. Dari peristiwa Madiun sampai ketegangan-ketegangan tahun ‘65. Kedua orang-orang yang memang tidak suka kepada Soekarno yang kekiri-kirian,” pungkas pakar militer Salim Said.

Baca juga: Jika Soeharto Raja Orde Baru, Maka Ali Moertopo adalah Patihnya

Maret 1966, Supersemar menjadi amunisi baru bagi Soeharto untuk langsung membubarkan PKI, menangkap menteri-menteri Soekarno yang dianggap berhaluan kiri hingga membubarkan pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa. Bahkan semua pemberitaan pers harus mendapakatkan persetujuan dari pusat penerangan Angkatan Darat.

Langkah-langkah ini tak pelak membuat Presiden Soekarno naik pitam. Karena Soekarno menghendaki pelaksanaan Supersemar hanya bersifat teknis, bukan politis. Apalagi secara de facto maupun de jure Soekarno masih kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata bahkan pemimpin besar revolusi.

Namun pengaruh Soeharto sudah terlanjur kuat. 1966, MPRS menggelar sidang umum untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno terhadap situasi negara yang dianggap tidak stabil kala itu. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul "Nawaksara" ternyata tidak memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Penolakan MPRS sekaligus menjadi pembuka jalan perpindahan tampuk kekuasaan.

Semenjak sidang umum MPRS 1966, kesan terjadinya dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Soeharto semakin hebat. Dualisme ini sebenarnya tidak lebih dari insub-ordinasi Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Apa pun yang diucapkan dan dilakukan presiden, tantangan sengit selalu datang dari militer yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Jenderal Soeharto.

Awal februari 1967, Presiden Soekarno semakin kehilangan tajinya sementara Soeharto tinggal selangkah lagi menuju singgasana Istana. Melihat tak ada celah untuk menambal kekuatannya sebagai pemimpin besar revolusi, 22 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya.

12 Maret 1967 melalui Sidang Istimewa, MPRS menarik mandat dari Spekarno sekaligus mengangkat Soeharto menjadi pejabat sementara presiden. Setahun kemudian tepatnya pada 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi dilantik menjadi presiden kedua Republik Indonesia.

Kekuasaan Soeharto perlahan namun pasti dibangun dengan pondasi berbagai elemen. Menempatkan orang kepercayaan dalam sistem pemerintahan, mengekang para pembangkang dan menjauhkan pers dari kebebasan. Menghasilkan rezim dengan dua mata pedang, mendorong pembangunan sekaligus mempertahankan jalan kekuasaan.

Salah satu tonggak sejarah Republik Indonesia yang memiliki presiden sama hingga 30 tahun lamanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini