Kejagung Tahan Tersangka Korupsi Penyimpangan Pengalihan IUP Batubara

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 09 Juni 2021 18:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 337 2422628 kejagung-tahan-tersangka-korupsi-penyimpangan-pengalihan-iup-batubara-vtuEVp1FP1.jpg MTM saat ditangkap penyidik Kejagung (foto: ist)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penahanan terhadap salah satu tersangka berinisial MTM, terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak menjelaskan, penahanan itu dilakukan setelah MTM yang merupakan mantan Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) diperiksa.

"Setelah selesai pemeriksaan, MTM selaku Mantan Komisaris PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) tahun 2010-2011, dilakukan penahanan untuk waktu 20 hari, terhitung 9 Juni 2021-28 Juni 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung," kata Leonard, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Sejak 2018, Kejagung Akhirnya Tahan Dua Tersangka Korupsi Bank Syariah

Dalam hal adapun peran terrsangka MTM dalam perkara tersebut, yaitu, bersepakat dengan tersangka BM selaku Direktur Utama PT. ICR tahun 2008-2014 dalam menentukan harga akuisisi sebesar Rp.92.500.000.000.

"Walaupun belum dilakukan due dilligence," ujar Leonard.

Baca juga: Kejagung Tahan Direktur Operasional PT ICR Terkait Kasus IUP Batu Bara

MTM diduga bersama dengan tersangka MH selaku Komisaris PT. Tamarona Mas Internasional periode 2009-sekarang, bekerjasama untuk mensiasati seolah-olah menanam saham Rp 1.250.000.000 di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) supaya dapat digunakan sebagai perusahaan perantara peralihan IUP dari PT. Tamarona Mas Internasional (TMI).

"Tersangka MTM menerima pembayaran sebesar Rp56.500.000.000, dari hasil akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (ICR)," ujarnya.

Menurut Leonard, tersangka MTM dan MH, menjamin keaslian dokumen-dokumen perijinan, padahal dokumen banyak yang tidak lengkap dan hanya fotocopy saja.

Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu, subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini