Pasal Penghinaan, Wamenkumham: Presiden dan Wapres Harus Lapor Sendiri

Kiswondari, Sindonews · Rabu 09 Juni 2021 16:43 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 337 2422573 pasal-penghinaan-wamenkumham-presiden-dan-wapres-harus-lapor-sendiri-kNkVIPUbct.jpeg Ilustrasi RUU KUHP. (Foto: Dok Okezone.com)

JAKARTA - Polemik muncul terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Padahal, pasal tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) saat dikomandoi Mahfud MD.

Menanggapi itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan, pasal itu merupakan delik aduan. Dia menjelaskan, pasal penghinaan terhadap kepala negara ktu berbeda dengan pasal yang pernah dicabut oleh MK.

Baca juga: Sebelum RUU KUHP Disahkan, Pemerintah Akan Marathon Sosialisasi

"Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KHUP itu merupakan delik aduan," kata Eddy usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Karena sudah menjadi delik aduan, Eddy menegaskan bahwa presiden dan wapres harus membuat laporannya sendiri.

"Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden," ujarnya.

Baca juga: Pasal Penghinaan ke Presiden Jadi Delik Aduan, Menkumham: Harus Ada Batasan!

Dalam Raker, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, pasal penghinaan presiden ini diubah menjadi delik aduan. Hal ini untuk melindungi harkat dan martabat orang dan bukan sebagai pejabat publik. 

Dia pun mencontohkan, kalau dirinya dikritik sebagai Menkumham yang tidak becus mengatasi lapas atau imigrasi, baginya itu tidak apa-apa.

"Tapi kalau sekali menyerang harkat bartabat saya, saya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya nggak bisa lah, anak PKI lah, kau tunjukkan sama saya bahwa saya anak PKI. Kalau nggak bisa gua jorokin luh. Nggak bisa, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasn, itu anarki pak," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa pasal penghinaan itu bukan untuk orang yang mengkritisi kinerja presiden, wapres dan pejabat negara. Tapi untuk menghindari Indonesia menjadi negara demokrasi liberal yang terlalu bebas. 

Oleh karena itu, politikus PDIP ini menegaskan, harus ada batas-batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab, keadaban itu harus menjadi level Indonesia. Mengkritik presiden sah, bagaimanapun kritiknya terhadap kebijakannya. Tapi, bukan menyerang pribadi presiden, wapres dan pejabat negara itu.

"Sehebat-hebatnya kritik. Nggak apa-apa, tidak puas, bila perlu mekanisme konstitusional juga ada kok," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini