Komnas HAM Sebut Pimpinan KPK Tak Hadiri Pemeriksaan karena Ada Rapim

Riezky Maulana, iNews · Selasa 08 Juni 2021 12:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 08 337 2421835 komnas-ham-sebut-pimpinan-kpk-tak-hadiri-pemeriksaan-karena-ada-rapim-yC6zWv9VW2.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut, lima pimpinan KPK tak menghadiri pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lantaran akan menghadiri rapat pimpinan (Rapim) di lembaga antirasuah.

Komnas HAM telah menerima surat pemberitahuan bahwa pimpinan KPK tidak bisa hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM pada Senin 7 Juni 2021 sore.

"Saya keluar kantor kira-kira jam 18.30 WIB setelah beberapa waktu setelah itu dikabari, ini ada surat dari KPK tapi mereka tidak berani buka. Hanya dengar selentingan mereka bilang yang nganter surat itu bahwa katanya hari ini tidak bisa hadir karena ada Rapim," ujar Taufan di kantornya, Selasa (8/6/2021).

Dia menjelaskan, seharusnya pimpinan KPK akan diperiksa pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan itu bermaksud untuk meminta klarifikasi dari pernyataan para pegawai yang tak lolos TWK yang sebelumnya telah diperiksa.

Baca juga: Surat Pimpinan KPK ke Komnas HAM: Hak Asasi Apa yang Dilanggar pada Alih Status Pegawai?

"Tentu kita akan tanyakan, minta klarifikasi apa yang disampaikan oleh para pegawai yang sudah datang ke sini, ada puluhan orang. Keterangan-keterangan mereka kan banyak sekali dengan keterangan dokumen tertulis juga. Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak," ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM akan menggali sejumlah hal mengenai yang membuat 75 pegawai tak lolos TWK hingga terancam dipecat. "Sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standar norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak, kan itu saja sebetulnya," tuturnya.

"Tugas Komnas HAM kan di situ, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lembaga negara, bahkan Presiden sekalipun," imbuh Taufan.

Baca juga: Polemik TWK, Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK Besok

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan jajaran pimpinan telah mengirimkan surat ke Komnas HAM sebagai respon atas panggilan tersebut. Surat itu, mempertanyakan maksud pemanggilan Firli Bahuri atas polemik TWK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali.

Menurut para pimpinan KPK, kata Ali, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang (UU). Pimpinan lembaga antirasuah itu meyakini bahwa peralihan status pegawai tersebut tidak melanggar HAM karena perintah UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Kendati demikian, Ali menyatakan bahwa para pimpinan menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM dalam menindaklanjuti aduan dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini