Edaran Mendagri soal Pencairan APBD Dinilai Permudah Daerah

Antara, · Senin 07 Juni 2021 19:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 07 337 2421528 edaran-mendagri-soal-pencairan-apbd-dinilai-permudah-daerah-gzw0aJLivO.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri soal pencairan APBD. Hal tersebut untuk percepatan realisasi anggaran daerah diharapkan dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat.

Sehingga nantinya bisa mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga meningkat. Di mana, Peningkatan tersebut dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Mendagri juga meminta kepala daerah meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua 2021. Sebab, jenis belanja ini dinilai dapat langsung berdampak kepada masyarakat dan triwulan kedua menjadi kunci pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Saya minta teman-teman kepala daerah, tolong lihat betul proporsi belanja modal," ujar Tito.

Baca Juga:  Gubernur Papua Masih Dirawat, Mendagri Lantik Bupati Supiori dan Penjabat Bupati Boven Digoel

Tito mengingatkan agar belanja modal harus dilakukan melalui program padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM harus memperhatikan kualitas dan harga barang.

Dorongan peningkatan belanja barang dan jasa berkaitan dengan arahan presiden yang menginginkan pada tahun 2021 menjadi momentum penanganan pandemi sekaligus memulihkan ekonomi secara lebih baik lagi.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur KPPOD Arman Suparman dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Senin (7/6/2021), mengatakan Mendagri menerbitkan SE tersebut bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga:  Mendagri Sebut Persoalan Stunting Perlu Jadi Program Utama PKK, Ini Sebabnya

Surat bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 itu tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut dia, belanja daerah sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput sehingga daerah yang dengan sengaja memperlambat serapan APBD harus mendapatkan sanksi tegas.

"Kami mengapresiasi SE Kemendagri dengan LKPP untuk menggenjot belanja daerah karena rendahnya serapan anggaran terkait proses pengadaan barang dan jasa," kata Arman.

Menurut dia, SE Kemendagri dengan LKPP mesti menjadi pendorong bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan belanja APBD. Keinginan pemerintah pusat mendongkrak ekonomi harus menjadi perhatian dan diikuti pemangku kepentingan di daerah.

"Saya kira dengan surat edaran bersama ini, maka daerah dapat memperoleh kemudahan untuk belanja. Setelah mengapresiasi ini, yang perlu dilakukan Kemendagri bersama Kementerian Keuangan harus menerapkan insentif dan disinsentif berdasarkan persentase serapan anggaran," katanya.

Ia mengatakan daerah dengan serapan rendah harus diberi sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat. Sebaliknya, daerah yang berhasil menyerap seluruh APBD perlu diberi apresiasi berupa tambahan anggaran.

"Nanti Kemendagri dengan Kemenkeu bisa membuat surat edaran untuk sanksi yang penyerapannya rendah. Itu supaya ke depan daerah melaksanakan instruksi pusat. Pasalnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bergantung pada serapan anggaran daerah," kata dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan rendahnya serapan anggaran daerah merupakan persoalan klasik yang sistematis yang diduga terdapat keuntungan dari aksi yang sudah berlangsung lama ini.

"Aksi ambil untung dengan cara memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu tegakkan disiplin anggaran, pengawasan ditingkatkan dengan ketat," katanya.

Ketika daya serap anggaran rendah, kata dia, anggaran tahun berikutnya mesti dievaluasi. Kemendagri mesti berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan belanja daerah.

"Selain itu, libatkan DPR, Komisi II untuk fungsi pengawasannya melalui Kemendagri," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini