PADA awal negara Indonesia berdiri, sama sekali tidak mempunyai angkatan perang yang mumpuni. Soekarno pun mendirikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan segala keterbatasan untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang mau kembali berkuasa menjajah Tanah Air.
(Baca juga: Goresan Tinta Satgas Nemangkawi di Pesawat Tinggal Kenangan karena Dibakar KKB Papua)
Pada awal mulanya, TNI merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Setelah pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
(Baca juga: Kisah Prajurit Elite TNI AL Keturunan Tionghoa Bikin Takjub Tentara Inggris saat Konfrontasi Malaysia)
Melansir situs TNI, pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, banyak rakyat membentuk laskar-laskar perjuangan atau badan perjuangan rakyat. Pemerintah kala itu menyempurnakan tentara, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.
Pemerintah mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, karenanya pada tanggal 3 Juni 1947, sang Proklamator mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu karenanya dihasilkan pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan selang TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dihentikan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berproses dan berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan selang angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk sampai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam menerapkan perannya dan menjauhkan pengaruh dari himpunan politik tertentu.
