Fakta-Fakta Satgas BLBI, Obligor Tak Kooperatif Diancam Pidana

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 05 Juni 2021 06:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 04 337 2420341 fakta-fakta-satgas-blbi-obligor-tak-kooperatif-diancam-pidana-t0OfL2v6dC.jpg Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok Kemenko Polhukam)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mengidentifikasi sejumlah aset obligor yang kini berada di luar negeri.

Satgas BLBI sendiri bertugas menagih kepada obligor dan debitur terkait dengan pinjaman dana talangan tersebut. Mahfud meminta para obligor maupun debitur untuk kooperatif terhadap pemerintah.

Berikut sejumlah fakta mengenai Satgas BLBI dalam mengejar obligur dan debitur dalam perkara hak tagih dana BLBI, yang dirangkum Okezone pada Sabtu (5/6/2021) :

 

Identifikasi aset obligor di luar negeri

Dalam konferensi pers kemarin, Mahfud MD menyebut telah diidentifikasi sejumlah aset obligor yang kini berada di luar negeri dalam perkara hak tagih BLBI.

"Menurut informasi sementara dari data yang kami punya memang ada beberapa aset dan obligor atau debitur yang berada di luar negeri," kata Mahfud.

 

Minta Kooperatif

Dalam perkara ini Mahfud meminta para obligor maupun debitur bisa kooperatif kepada pemerintah. Hal ini agar kasus tersebut tidak dinaikkan menjadi perkara pidana.

"Ada beberapa aset dan obligor atau debitur yang berada di luar negeri, mohon kerja samanya," ucapnya.

Ancaman pidana

Mahfud mengatakan, jika mereka tidak kooperatif dalam perkara ini, pemerintah akan menjadikannya sebagai kasus pidana. Hal itu lantaran Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Baca Juga : Mahfud MD ke Obligor BLBI: Membangkang Bisa Pidana!

"Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar gugatan perdata ini bisa saja berbelok ke pidana," ujarnya.

Tak hargai utang negara

Mantan Ketua MK tersebut mengingatkan, para obligor dan debitur tak menghargai utangnya kepada negara. Setidaknya, ada tiga hal yang bisa menjerat oknum tersebut jika tetap memilih tak kooperatif.

"Satu merugikan keuangan negara, dua memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga melanggar hukum karena tidak mengakui apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai hutang," tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga yang ditugaskan sebagai Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2021.

Baca Juga : Mahfud MD: Satgas BLBI Identifikasi Aset Obligor di Luar Negeri

Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) telah melantik Kelompok Kerja Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun Satgas BLBI akan bertugas untuk menagih kepada obligor dan debitur terkait dengan pinjaman dana talangan tersebut.

Meski tidak merinci siapa saja yang masuk ke dalam daftar obligor dan debitur, Mahfud menyatakan nama-nama tersebut sudah dalam genggamannya. Menurutnya, berdasarkan perhitungan, nominal uang yang ditagih mencapai Rp110 triliun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini