Mahfud MD: Satgas BLBI Identifikasi Aset Obligor di Luar Negeri

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 04 Juni 2021 13:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 04 337 2420070 mahfud-md-satgas-blbi-identifikasi-aset-obligor-di-luar-negeri-nk11LDi8q8.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengidentifikasi ada sejumlah aset obligor yang berada di luar negeri. Menurutnya, jika obligor tak kooperatif maka hal ini bisa dimasukkan dalam kategori kasus korupsi.

Hal itu lantaran Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

"Menurut informasi sementara dari data yang kami punya memang ada beberapa aset dan obligor atau debitur yang berada di luar negeri, mohon kerja samanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Mahfud MD ke Obligor BLBI: Membangkang Bisa Pidana!

Dia menjelaskan, saat ini kasus hak tagih tersebut masih berbentuk perdata. Namun, lanjut dia, jika terjadi pembangkangan pemerintah tak akan segan untuk menjadikannya kasus pidana.

"Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar gugatan perdata ini bisa saja berbelok ke pidana," ujarnya.

Baca juga: Lantik Satgas BLBI, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tagih Semuanya!

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga yang ditugaskan sebagai Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2021.

Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) telah melantik Kelompok Kerja Satgas Penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada hari ini. Adapun Satgas BLBI akan bertugas untuk menagih kepada obligor dan debitur terkait dengan pinjaman dana talangan tersebut.

Meski tidak merinci siapa saja yang masuk ke dalam daftar obligor dan debitur, Mahfud menyatakan nama-nama tersebut sudah dalam genggamannya. Menurut dia, berdasarkan perhitungan, nominal uang yang ditagih mencapai Rp110 Triliun.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini