Mantan Bos Garuda Indonesia Dituntut 12 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 03 Juni 2021 19:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 03 337 2419749 mantan-bos-garuda-indonesia-dituntut-12-tahun-penjara-0dtHNsUqMJ.jpg Mantan Direktur PT Garuda Indonesia Hardinoto Soedigno jalan sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno. Hadinoto juga dituntut membayar denda Rp10 miliar subsidair delapan bulan kurungan.

Jaksa berkesimpulan Hadinoto Soedigno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hadinoto diyakini jaksa telah menerima suap terkait pengadaan serta perawatan pesawat milik PT Garuda Indonesia. Ia juga diyakini telah mencuci uang hasil suapnya tersebut.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadinoto Soedigno berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10 miliar subsidair delapan bulan kurungan," kata Jaksa KPK NN Gina Saraswati saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga:  2 Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS Belum Ditahan

Jaksa juga menuntut agar Hadinoto dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti sebesar 2.302.974 dolar AS, dan 477.540 Euro atau setara dengan 3.771.637.637,58 dolar Singapura, selambat-lambatnya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama enam tahun," beber Jaksa.

Dalam mengajukan tuntutannya, jaksa menilai perbuatan Hadinoto yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai pertimbangan yang memberatkan. Keterangan Hadinoto selama persidangan juga dipandang jaksa berbelit-belit.

"Hal-hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum," imbuh Jaksa Gina.

Baca Juga:  Kejagung Tahan Mantan Dirut Antam Terkait Kasus Korupsi IUP Batubara Jambi

Dalam analisis yuridisnya, jaksa berkeyakinan bahwa Hadinoto telah menerima suap dari Rolls-Royce terkait pembelian dan perawatan mesin RR Trent 700 series, dari Airbus terkait pengadaan pesawat A330 dan A320, dari Bombardier terkait pengadaan pesawat CRJ 1000NG, dan dari ATR terkait pengadaan pesawat ATR 72 seri 600.

Jaksa KPK Yoga Pratomo menjelaskan suap dari empat pabrikan itu diberikan melalui perusahaan intermediary, yaitu PT Ardyaparamita Ayuprakarsa, Connaught International, Hollingworth Management International, dan Summerville Pasific. Empat perusahaan perantara itu dikendalikan oleh Soetikno Soedarjo.

Yoga menyebut Hadinoto telah menerima uang sebesar 2,302 juta dolar AS dan 477.540 Euro dari pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda tersebut. Uang itu dikirim Soetikno melalui perusahaan perantara ke rekening bank Hadinoto di Singapura.

"Atau setara dengan 3.771.637,58 juta dolar Singapura," terang Jaksa Yoga.

Jaksa juga meyakini Hadinoto mendapatkan fasilitas pembayaran makan malam maupun penginapan seharga Rp34 juta dan 4.200 dolar AS berupa fasilitas sewa pesawat pribadi.

Perbuatan Hadinoto tersebut dilakukan bersama Emirsyah Satar yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia serta Capt. Agus Wahjudo. Ketiganya diyakini melakukan intervensi dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda.

Selain suap, Hadinoto juga turut melakukan pencucian uang antara 2011-2016. Kejahatan itu dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening istri, anak, rekening yang diatasnamakannya sendiri. Hadinoto juga menarik uang secara tunai yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas tuntutan jaksa, Hadinoto yang mengikuti sidang secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, menyatakan bahwa penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang berikutnya.

"Kami secara pribadi tidak menyampaikan (pleidoi)," singkat Hadinoto.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini