Ray Rangkuti: Putusan MK tentang Verifikasi Parpol Berujung Oligarki Parpol

Bima Setiyadi, MNC Portal · Rabu 02 Juni 2021 12:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 02 337 2418823 ray-rangkuti-putusan-mk-tentang-verifikasi-parpol-berujung-oligarki-parpol-v30U23FcSP.jpg Foto: Istimewa

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membebaskan partai politik (Parpol) parlemen untuk tidak perlu melakukan verifikasi faktual akan berujung pada oligarki parpol. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membiarkan partai politik tidak melakukan verifikasi faktual dinilainya menciderai rasa keadilan.

“Pada ujungnya, kekuasaan ini hanya dikuasai oleh mereka saja, dibuat aturannya oleh mereka saja, untuk memang menyenangkan mereka saja. Bukan untuk dalam rangka apa yang kita sebut kesetaraan, keadilan, kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu," kata Ray dalam diskusi bertajuk “Putusan MK Verifikasi Parpol: Menapuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri” yang dihelat oleh Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB), Selasa (1/6/2021).

Ray menjelaskan, terdapat persoalan yang sifatnya bukan teknis dalam hal verifikasi faktual ini. Persoalan tersebut ialah menyangkut prinsip.

“Aturan ini sekarang jadi persoalan pada aspek yang bukan teknis, tapi soal prinsipnya. Apakah semua partai politik yang hendak dan akan ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus dilakukan verifikasi faktualnya atau tidak?” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini MK telah memandang keadilan dari perspektif lain, Dengan kata lain, ada cara pikir baru dari MK dalam memaknai keadilan sekarang ini.

Di sisi lain, lanjut dia, partai politik yang berada di parlemen sudah memiliki keistimewaan dibandingkan partai-politik nonparlemen, seperti bisa membuat Undang-zundang sendiri, mendapat dana dari negara, dan boleh mengusung calon presiden.

Menurut dia, MK kemudian menambah keistimewaan tersebut dengan membebaskan parpol parlemen untuk tidak melakukan verifikasi faktual.

Baca juga: Partai Ummat Yakin Tak Akan Jadi Partai Nol Koma

“Jika sebelumnya keadilan itu adalah membuat keseluruhan partai politik itu diperlakukan secara sama dalam hal verifikasi faktual, makna keadilan sekarang berbeda dimaknai MK. Defenisi tentang keadilan yang berubah di MK itu tidak dijelaskan dasar-dasar argumentasinya," ujarnya.

Selain itu, Ray Rangkuti memandang parpol parlemen yang tidak perlu melakukan verifikasi faktual, secara perlahan-lahan akan mengentalkan oligarki partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membiarkan partai politik parlemen itu tidak diverifikasi secara faktual, bukan saja menciderai rasa keadilan, tapi juga menciderai kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara sama/secara fair, juga berpotensi mengekalkan, mengkonsolidasi oligarki partai politik di dalam ruang politik di Indonesia ini.

“Saya tidak tahu, apakah MK membaca situasinya ke arah sana, membaca alurnya ke sana sehingga mereka tidak melakukan semacam upaya pencegahan agar tidak terjadi oligarki di antara partai politik yang sama sekali dalam prakteknya tidak menguntungkan bangsa dan negara kita. Oligarki dari macam apa pun selalu tidak menguntungkan bangsa dan negara kita ini,” tegasnya.

Baca juga: Partai Politik Diminta Jadi Lembaga Ideologis & Pilar Demokrasi

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini