Soal TWK, Ketum Muhammadiyah: Harus Objektif Tidak Boleh Kontroversi!

krjogja.com, · Rabu 02 Juni 2021 11:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 02 337 2418808 soal-twk-ketum-muhammadiyah-harus-objektif-tidak-boleh-kontroversi-Hfk8D3DQR9.jpg Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Foto: Istimewa)

YOGYAKARTA - Muhammadiyah menegaskan problem Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi dan juga tidak berstandar. Karena itu, Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut TWK dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap agar politisasi apapun tidak dilakukan dalam polemik ini, sebab, politisasi menurutnya hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.

“Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kebangsaan kita agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga kontroversi. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Haedar Nashir ketika bersilaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin 31 Mei 2021, malam.

Menurut Haedar, cukup dihentikan dan tidak ada lagi materi-materi yang seperti ini sehingga tidak menjadi sumber permasalahan. Tapi kami juga berharap lanjutnya ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur (kebudayaan) bangsa di dalam gerakan anti-korupsi.

Baca Juga : Komnas HAM Periksa 8 Pegawai KPK Terkait Tes Wawasan Kebangsaan

“Sehingga gerakan anti-korupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha penindakan tapi juga dalam usaha pencegahan. Legislative, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya,” kata Haedar.

Dikatakan, pelbagai potensi yang menimbulkan kegaduhan hendaknya segera diminimalisir agar persatuan bangsa semakin rekat dan erat.

Terpisah mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa ‘pemecatan’ 75 pegawai KPK terkait TWK bukan masalah kecil dan sederhana. “Ini masalah besar dan serius,” tandas Din kepada media di Yogya. Menurutnya, pemecatan itu dinilai berlangsung sistematis, terstruktur, dan massif. Maka, masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan nyata.

Menurut Din, pemecatan dan penyingkiran para pejuang anti-korupsi di KPK ini jelas akan melemahkan KPK, apalagi KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi terbengkalai. “Jika praktik ini dibiarkan maka jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggara negara lain tidak konsekwen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi, dan yang selalu dijanjikan dalam setiap pemilu,” tandasnya.

Sebagai bagian rakyat anti-korupsi dan prihatin akan pencurian uang rakyat Din menyatakan mendukung sikap dan pandangan banyak pihak untuk mendesakkan reformasi KPK. “Untuk itu Presiden Ir Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah, tidak membiarkan masalah berlarut-larut. Karena akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut marut,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini