Bertemu Wantimpres, Muhammadiyah Bahas Polemik KPK hingga Palestina

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 31 Mei 2021 16:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 31 337 2418041 bertemu-wantimpres-muhammadiyah-bahas-polemik-kpk-hingga-palestina-FXg5hyStAc.jpg PP Muhammadiyah bertemu Wantimpres (Foto: Fahreza Rizky)

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) secara virtual, Senin (31/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Persyarikatan menyampaikan empat hal, antara lain terkait problem persatuan dan integrasi, konstitusi dan Pancasila, persoalan kebangsaan terutama polemik KPK, serta komitmen kebangsaan Muhammadiyah.

“Tukar pandangan, tukar gagasan, tukar informasi sekaligus juga bagaimana kita mencari jalan keluar dari problem-problem kebangsaan di negeri tercinta ini. Fokus yang banyak didiskusikan menyangkut integrasi dan kesatuan bangsa dalam situasi pandemi Covid-19,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:  Jejak Muhammadiyah Bantu Palestina, Sudah Berlangsung Puluhan Tahun

Poin pertama mengenai integrasi dan persatuan, Muhammadiyah memandang bahwa dinamika kehidupan kebangsaan seperti terawatnya pembelahan politik, kesenjangan sosial dan potensi disintegrasi berkaitan erat dengan konsistensi pengamalan sistem ketatanegaraan oleh para elit dan cara pandang warga bangsa terkait dasar negara.

“Maka dalam konteks ini yang diperlukan adalah dialog antara komponen bangsa termasuk antar-pemerintah dengan kekuatan-kekuatan bangsa, terutama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dari soal pandemi, KPK, Palestina, juga kesenjangan sosial yang ini sangat krusial. Pentingnya dialog agar berbagai pertentangan itu harus menjadi titik di mana kita bertemu,” ucap Haedar.

Pada poin kedua mengenai Konstitusi dan Pancasila, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memandang elit politik dan warga bangsa mau berbenah agar memahami dasar negara ini dengan pandangan yang benar, proporsional dan objektif.

Termasuk mengutamakan jiwa dan posisi agama beserta kebudayaan luhur di samping Konstitusi dan Pancasila sebagai pertimbangan menentukan kebijakan publik.

“Dalam konteks ini perlu rekonstruksi pemahaman, pemaknaan, dan juga implementasi mengenai agama, Pancasila, Konstitusi dan kebudayaan luhur bangsa agar semuanya menuju pada kehidupan kebangsaan kita yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan berkemajuan. Dan ini memerlukan usaha bersama agar kita tidak centang perenang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Haedar.

Pada poin ketiga mengenai persoalan kebangsaan terutama terkait KPK, Muhammadiyah mendorong agar penyelesaian polemik KPK dilakukan secara jujur, transparan dan mengedepankan solusi.

Muhammadiyah juga memberikan pandangan mengenai fenomena radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Tiga hal ini menurut Haedar bisa muncul atas dasar apapun baik agama atau ideologi sehingga mengaitkannya dengan satu agama tertentu seperti Islam adalah reaksi yang salah.

“Nah dalam konteks ini maka perlu ada dialog konseptual,” jelasnya.

Baca Juga:  Muhammadiyah Himpun Bantuan untuk Rakyat Palestina

Pada poin keempat mengenai komitmen kebangsaan Muhammadiyah, Haedar menyampaikan bahwa Persyarikatan memandang nilai Keislaman dan Ke-Indonesia-an adalah menyatu dan saling melengkapi.

“Ketika kita membela Palestina, sesungguhnya di situ terkandung misi kebangsaan di mana kita menentang segala bentuk agresi dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Dan kita mendukung Palestina itu atas dasar prinsip-prinsip kemerdekaan itu, bersamaan dengan itu Indonesia harus ikut dalam menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Nah, konteks ini perlu pemahaman dan jangan menjadi masalah dalam kehidupan kebangsaan kita,” tutupnya.

Dalam silaturahmi virtual itu, rombongan Wantimpres dipimpin oleh Wiranto. Sedangkan PP Muhammadiyah dihadiri langsung oleh Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, dan Ketua Lazismu Pusat Hilman Latief.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini