KPK Sedang Terpuruk, Febri Diansyah: Dimana Peran Dewas?

Arie Dwi Satrio, Okezone · Minggu 30 Mei 2021 19:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 30 337 2417614 kpk-sedang-terpuruk-febri-diansyah-dimana-peran-dewas-F2TaeVl0gT.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, saat ini kondisi lembaga antirasuah sedang dalam keadaan kritis.

(Baca juga: Lebih Sadis dari John Kei, Dadang Buaya Satu-satunya Preman yang Berani Serang Markas TNI)

Febri yang kini berprofesi sebagai advokat ini mempertanyakan peran dan kontribusi Dewan Pengawas (Dewas) yang awalnya dibentuk untuk memperkuat KPK.

"Disaat kondisi KPK sedang terpuruk dan kritis seperti ini, dimana peran Dewan Pengawas KPK? Katanya dulu Dewas dibentuk untuk memperkuat KPK?," Kata Febri melalui akun Twitter pribadinya @febridiansyah, Minggu (30/5/2021).

Cuitan Febri tersebut mengundang ragam komentar dari para pengguna Twitter. Tak sedikit mereka yang sepakat dengan apa yang dilontarkan Febri tersebut. Namun, banyak juga yang kontradiktif dengan apa yang disampaikan Febri.

(Baca juga: Debat Wawasan Kebangsaan dengan Firli, Direktur KPK: Yang Kalah Mundur!)

Pemilik akun Twitter @Onengndeso sependapat dengan Febri. Ia mengaku aneh jika Dewas tidak mengambil langkah apapun terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang belakangan sedang ramai diperbincangkan.

"Aneh kalau Dewas tak ambil langkah apa-apa. Kan gak mungkin Dewas dibentuk hanya untuk menuruti apapun titah Ketua?," Kata @Onengndeso.

Sementara itu, pemilik akun Twitter @VictorJoeSin, justru bernada sinis menanggapi cuitan Febri tersebut. Ia meminta Febri untuk diam selama bulan dan melihat hasil dari TWK yang berdampak pada pemecatan 51 pegawai KPK.

"Lu diam dulu utk satu bulan, biar liat nanti perubahannya. Asal borok lu siap dibuka," kata @VictorJoeSin.

Belakangan,  Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik dari berbagai pihak. Sebab, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus asesmen tersebut. Padahal, 75 pegawai itu dinilai berintegritas selama bekerja di KPK.

Setelah muncul sejumlah kritikan dan masukan dari berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), pimpinan KPK bersama BKN, Kemenpan RB, dan Kemenkumham, menggelar rapat koordinasi. Hasil rapat memutuskan bahwa sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus akan diberhentikan. Sedangkan 24 lainnya bakal dibina kembali untuk bisa bergabung dengan KPK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini