Share

Hari Lahir Pancasila, Begini Penjelasan Bung Hatta soal Isi Sila Keempat

Widi Agustian, Okezone · Selasa 01 Juni 2021 09:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 29 337 2417275 hari-lahir-pancasila-begini-penjelasan-bung-hatta-soal-isi-sila-keempat-vgPSOY3k4p.jpg foto: ist

JAKARTA - Sila keempat Pancasila, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan" mengandung beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia.

(Baca juga: Ketika Bung Karno Pesan 50 Tusuk Sate Ayam saat Bulan Ramadan)

Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”.

Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat), dan permusyawaratan (kekeluargaan). Demikian seperti dikutip dari buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang diterbitkan Sekretarian Jenderal MPR RI.

(Baca juga: Tangisan Nenek Hulda Luluhkan Hati Pembajak Pesawat Woyla)

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Selanjutnya dikatakan, “Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”.

Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini