Data WNI Bocor, BSSN Duga Permainan Orang Luar

Okto Rizki Alpino, Sindonews · Sabtu 29 Mei 2021 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 29 337 2417202 data-wni-bocor-bssn-duga-permainan-orang-luar-vowpIF9Kz1.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan menduga kebocoran data penduduk Indonesia dilakukan pemilik akun Kotz. Akun tersebut ditenggarai telah menjual data penduduk Indonesia yang berada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anton mengatakan, dugaan sementara dari hasil penelusuran bahwa akun Kotz berada di luar struktural BPJS Kesehatan.

"Penelusuran sedang dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim. Yang saya tahu terakhir, tapi ini jangan dijadikan patokan, yang saya tahu terakhir indikasi penelurusan terhadap akun itu ada di luar," kata Anton dalam diskusi virtual Trijaya FM, Sabtu (29/5/2021).

Baca Juga:  279 Juta Data WNI di BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Kemenhan Ikut Usut

Menurutnya, untuk membuktikan dugaan ini pihak kepolisian tengah bekerja keras membuktikannya. Sebab itu, lanjut dia, pihaknya terus membantu memberikan bahan yang diperlukan tim penyidik Polri.

"Kita perlu tunggu lagi nanti dari teman-teman kepolisian, supaya kita tidak mengganggu proses penyelidikan," ujarnya.

Dikatakan Anton, sambil membantu proses penelusuran itu, pihaknya pun tidak tinggal diam. Saat ini, lanjut dia, BSSN tengah memperkuat sistem keamanan data di BPJS Kesehatan dan melakukan penelusuran terhadap teknis pengambilan data penduduk Indonesia.

"Apa sih teknisnya, apakah ini memang murni dari luar atau ada faktor internal, itu harus kita verifikasi untuk mengetahui detailnya," ucapnya.

Baca Juga:  Soal Kebocoran Data Penduduk, DPR: Memalukan dan Harus Dilakukan Investigasi

Anton menuturkan, jika hasil penelusuran menunjukkan terjadi kelalaian dari internal BPJS Kesehatan yang menyebabkan data penduduk Indonesia bocor, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengambil langkah tegas.

"Jika ada kelalaian dari internal yang tidak menjalankan SOP dengan tepat itu terkena hukuman tentunya. Ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau kita lihat kalau terjadi kelalaian nanti bisa kena teman-teman di BPJS itu sanksi dari Menkominfo, mulai dari sanksi, denda, pemberhentian, sampai pencabutan izin," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini