Kepala BNPT Sebut 216 Terduga Teror Ditindak sejak Januari 2021

Kiswondari, Sindonews · Kamis 27 Mei 2021 14:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 337 2416187 kepala-bnpt-sebut-216-terduga-teror-ditindak-sejak-januari-2021-FFcpCljRA4.jpg Kepala BNPT Boy Rafli Amar (Foto : Sindo)

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar menjelaskan tentang perkembangan terorisme terkini di Tanah Air, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala BNPT dan jajarannya di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021) siang ini.

“Perkembangan terorisme terkini, hingga saat kelompok jaringan teroris masih melakukan aksinya yang kami lihat di beberapa kejadian terakhri ini di awal tahun ini, setidak-tidaknya aksi teror di Katedral (Makassar) pada tanggal 28 Maret 2021, aksi teror di halaman dalam Mabes Polri 31 Maret 2021, hingga aksi teror kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada 11 Mei 2021,” kata Boy.

Baca juga:  Ini Peran LW, Teroris KKB Kelompok Terinus Enumbi yang Ditangkap Satgas Nemangkawi

Kemudian, Boy melanjutkan, aparat penegak hukum juga sudah melakukan upaya yang bersifat penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme. Sejak Januari-Mei 2021, terdata 216 orang yang sudah dilakukan penindakan hukum terkait terorisme yang berasal dari berbagai kelompok terorisme.

“Yang terkait jaringan kelompok Jamaah Al Islamiyah (JI) 71 orang, Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) 144 orang dan satu orang terkait deportan,” urainya.

Baca juga:  8 Pernyataan Tegas Mahfud MD soal KKB Papua: Kejar dan Runtuhkan Pelaku Teror

Terkait kejadian di Makassar, Boy menjelaskan, BNPT berupaya melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi tengan tokoh berbagai elemen di Sulawesi Selatan, FKPT, Forum Komunikasi Umat Beragama, para pimpinan organisasi keagamaan, perwakilan tokoh perempuan dan perwakilan tokoh alim ulama di Makassar, yang dilakukan bersama dengan Wali Kota Makassar.

“Kami kembali mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama kita meningkatkan komitmen pengawasan terhadap setiap warga negara dari tingkat RT, RW, melibatkan masyarakat dalam meningkatkan daya cegah dan daya tangkal di masyarakat terhadap potensi penyebaran paham intoleran dan radikalisme,” paparnya.

“BNPT memberikan santunan kepada para korban sebagai bentuk bantuan paska terjadinya aksi teror dalam perlindungan terhadap korban sebelum proses pemberian bantuan lainnya dilaksanakan, bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” imbuh Boy.

Sebelumnya, Boy menjelaskan bahwa sesuai undangan dari Pimpinan Komisi III DPR, pihaknya akan menjelaskan dengan pokok bahasan yang ditanyakan secara tertulis. Di antaranya, mekanisme permintaan bantuan Densus 88 dan SOP dalam penindakan terduga teroris; SDM dan sarana prasarana dalam menunjang tugas-tugas dan kinerja BNPT; ancaman terorisme lintas batas atau foreign terrorist fighters yang juga melibatkan banyak WNI yang berada di luar negeri; dan tindak lanjut kesimpulan pada rapat sebelumnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini