75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Tolak Ikuti Pembinaan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 27 Mei 2021 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 337 2416115 75-pegawai-kpk-tak-lulus-twk-tolak-ikuti-pembinaan-kck8TUzijM.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid menyatakan, 75 pegawai yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menolak untuk dilakukan pembinaan. Harun merupakan salah satu pegawai yang dikabarkan tidak lulus TWK.

Demikian diungkapkan Harun setelah adanya keputusan dari rapat koordinasi antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, serta Menkumham terkait nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dalam rakor itu diputuskan 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK bakal dipecat. Sedangkan 24 pegawai lainnya masih dimungkinkan untuk dibina.

"Kami sudah bersepakat dengan yang 75. Bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75, kami juga ndak akan mau. Kecuali, 75 itu secara otomatis dialihkan," kata Harun saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/5/2021).

Harun meminta seluruh pegawai KPK dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia berharap para pimpinan mengakhiri polemik TWK yang berdampak pada pemecatan para pegawai KPK yang berintegritas.

Baca Juga : Kepala BKN Sebut Keputusan Soal Pegawai KPK Sudah Sesuai Arahan Presiden Jokowi

"Pimpinan yang harus memiliki kearifan dan kebijakan menyikapi polemik ini. Pimpinan yang memulai, pimpinan juga yang mengakhiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Harun juga menduga ada siasat jahat dari rakor antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, dan Menkumham, pada Selasa, 25 Mei 2021. Sebab, hasil rakor tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentulah, itu kan siasat, siasat seakan-akan telah mengikuti arahan presiden. Padahal senyatanya, mereka membangkang. Publik sudah pinter membaca strateginya," tuturnya.

Sekadar informasi, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK bakal diberhentikan atau dipecat pada 1 November 2021. Sedangkan 24 pegawai lainnya masih bisa dilakukan pembinaan dengan syarat harus mengikuti pendidikan bela negara dan kembali dilakukan tes wawasan kebangsaan.

Baca Juga : Putuskan 51 Pegawai KPK Tak Bisa Jadi ASN, Kepala BKN Siap Digugat

Keputusan tersebut diputuskan usai rakor bersama antara pimpinan KPK, Kepala BKN, Menpan RB, dan Menkumham, pada Selasa, 25 Mei 2021. Sejauh ini, belum diketahui siapa saja 51 pegawai KPK yang dinyatakan dipecat dari lembaga antirasuah. Pun demikian 24 pegawai yang dinyatakan bisa dibina kembali.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini