Mahfud MD: Melebihi Orde Baru, Korupsi Semakin Meluas di Era Reformasi!

Riezky Maulana, iNews · Rabu 26 Mei 2021 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 26 337 2415931 mahfud-md-melebihi-orde-baru-korupsi-semakin-meluas-di-era-reformasi-7MWtgGPEuC.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyorot korupsi di Indonesia setelah momentum reformasi. Menurut dia, pada Tahun 2017, pihaknya sudah mengatakan korupsi era reformasi lebih meluas ketimbang era Orde Baru (Orba).

Zaman Orde Baru, sambungnya, telah terjadi korupsi besar-besaran, tetapi terkonsentrasi dan diatur melalui jaringan korporatisme oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

"Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021).

Baca Juga:  Mahfud MD: Korupsi Makin Parah, Salah Satu Terdakwa Utamanya Perguruan Tinggi

Mahfud menuturkan, harus diakui atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif saja. Tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif dan secara vertikal dari pusat hingga ke daerah.

"Lihat saja para koruptor yang menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal," tuturnya.

Dia menjelaskan, dahulu korupsi dilakukan setelah APBN dan APBD ditetapkan atas usulan Pemerintah, namun di zaman sekarang, sebelum APBN dan APBD itu disahkan, sudah ada nego-nego proyek untuk itu. Mahfud menengarai, banyak yang masuk penjara karena jual beli APBN dan Perda.

“Saya bisa menunjuk bukti dari koruptor yang dipenjara saja,” ungkapnya.

Semua itu, sambung dia, dilakukan atas nama demokrasi dan Pemerintah tidak mudah untuk menindak karena di dalam demokrasi. Menurut Mahfud, Pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya.

Baca Juga:  Mahfud MD Paparkan "Tren" Korupsi Era Soeharto hingga Reformasi

Sebab itu, Mahfud mengaku paham dengan istilah 'demokrasi kriminal' yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli. “Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi,” pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini