Meredam Konflik Papua dari Era Soeharto hingga Jokowi

Agnes Teresia, Okezone · Selasa 25 Mei 2021 19:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 25 337 2415444 meredam-konflik-papua-dari-era-soeharto-hingga-jokowi-ohIwsglMW9.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Pemerintah beberapa waktu telah menetapkan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Sebelumnya, pemerintah meredam konflik di Bumi Cendrawasih melewati proses panjang dengan berbagai pendekatan.

(Baca juga: Serda Ucok Dikabarkan Masuk ke Satuan Telik Sandi, Apa Tanggapan TNI AD?)

Melansir MNC Media, Selasa (25/2/2021) berikut ini kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Papua dari orde baru hingga sekarang.

Saat orde baru dalam era kepemimpinan Soeharto, militer menjadi garda terdepan yang digunakan oleh pemerintah. Selain ABRI, Polri juga dilibatkan dengan membantu dan langsung menyatu dalam pelaksanaan operasi teritorial serta menghalau OPM dan gerakan separatis lainnya.

(Baca juga: Viral! Oknum Wanita ASN Papua Beradegan Syur Dalam Mobil)

Kebijakan Indonesia mengenai Papua mulai berubah di bawah kepemimpinan Habibie. Panglima TNI Jenderal Wiranto mencabut status Daerah Operasi Militer di Papua dan meminta maaf secara terbuka pada Agustus 1998. Urusan keamanan di Papua yang tadinya berada di bawah TNI menjadi lebih banyak dipegang oleh Polri.

Tahun 1999, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur melakukan beberapa terobosan soal Papua. Salah satunya mengubah nama Irian Jaya yang sebelumnya dicetuskan oleh Soekarno diganti menjadi Papua.

Sementara saat era Megawati, dengan mengesahkan status Otonomi Khusus Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 dan melanjutkan pemekaran Papua yang dimulai sejak era Habibie pada masa pemerintahannya.

Pendekatan damai menjadi pendekatan yang dipilih pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014. SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011. Namun, pada Oktober 2011 aparat TNI dan Polri menyerang Kongres Rakyat Papua III di Abepura.

Pembangunan infrastruktur dan SDM diprioritaskan dan dianggap sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo. Terhitung setidaknya 11 kali sudah Jokowi mengunjungi Papua dan Papua Barat sejak menjabat di periode pertamanya.

Pengarusutamaan pembangunan juga menimbulkan konflik sehingga Jokowi menerapkan operasi militer. Tahun ini, pemerintah Jokowi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai kelompok teroris.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini