TARAKAN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion yang digelar Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/5/2021).
(Baca juga: Serda Ucok Dikabarkan Masuk ke Satuan Telik Sandi, Apa Tanggapan TNI AD?)
LaNyalla disambut oleh Rektor Universitas Borneo Adri Patton secara adat Dayak. Sebelum acara dimulai, LaNyalla beserta rombongan dihibur oleh tari-tarian Dayak seperti tari perang Pepatai yang dibawakan oleh mahasiswa UBT asal wilayah perbatasan Kaltara. Dalam kesempatan itu, LaNyalla membahas mengenai pentingnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Acara FGD digelar secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan. FGD juga disiarkan secara virtual.
(Baca juga: Anies Bahas Pangan dan Pariwisata Bersama Gubernur Mahyeldi)
LaNyalla memberikan sejumlah masukan dalam FGD yang mengangkat tema ‘Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara’.
Bagi LaNyalla, ALKI II sangat strategis. Apalagi, ALKI II membelah sisi Indonesia Bagian Barat dan sisi Indonesia Bagian Timur untuk pelayaran yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia, dan sebaliknya menuju Samudra Pasifik.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
“Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan geostrategi nasional, DPD RI mendorong peningkatan pertahanan-keamanan ALKI II. Potensi ancamannya cukup tinggi, baik dari negara tetangga maupun kapal-kapal asing non-tradisional,” katanya.
Saran kedua yang disampaikan LaNyalla, adalah perubahan paradigma. Menurutnya, paradigma lama continental-based development sudah harus ditinggalkan.
“Gunakan paradigma baru maritime atau sea-based development yang harus dilakukan konsisten dan kontinyu,” paparnya.
Jika kedua hal ini dilakukan serius, Senator asal Jawa Timur ini optimis pemanfaatan ALKI II dapat diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan pembangunan wilayah.
