Menpan-RB, Kepala BKN, dan Pimpinan KPK Rapat Bahas 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 25 Mei 2021 08:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 25 337 2415037 menpan-rb-kepala-bkn-dan-pimpinan-kpk-rapat-bahas-75-pegawai-tak-lolos-twk-m4Xu92mdO3.jpeg Menpan-RB Tjahjo Kumolo. (Humas Kemenpan-RB)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya bersama Kepala BKN dan pimpinan KPK akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes pengalihan status menjadi ASN. Pertemuan itu akan digelar pagi ini.

Sebagaimana diketahui,rapat ini menindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes pengalihan status menjadi ASN.

“Benar Jam 09.00 WIB dimulai (pertemuan),” ujarnya, Selasa (25/5/2021).

Dia mengatakan, pertemuannya akan dilakukan di Kantor BKN. “Di Kantor BKN,” ujarnya.

Terkait pertemuan pagi ini juga dikonfirmasi Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Pertemuan tersebut juga sekaligus menyerahkan pertimbangan teknis (pertek) terkait NIP bagi pegawai KPK yang lolos seleksi pengalihan status.

“(Pertemuan) pagi jam 09.00 di BKN. Sekalian penyerahan Pertek NIP pegawai KPK yang jadi PNS dari BKN ke KPK,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pimpinan KPK, Menpan-RB. dan Kepala BKN untuk melakukan tindak lanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri PANRB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin lalu.

Pada konferensi persnya tersebut Jokowi memang menekankan beberapa hal. Salah satunya adalah agar proses pengalihan status ini tidak merugikan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga : Febri Diansyah Ingatkan Pimpinan KPK soal Wejangan Jokowi Tentang Nasib Novel Dkk

“Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,”ujarnya.

Selain itu, Jokowi menilai TWK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujarnya.

Jokowi menilai jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Baca Juga : Tepis Isu Taliban, Direktur KPK : 9 Pegawai yang Dibebastugaskan Non-Muslim

“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi,” tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini