Wapres Sebut Lembaga Sertifikat Halal Negara Lain Minta Pengakuan Indonesia

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 22 Mei 2021 07:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 22 337 2413840 wapres-sebut-lembaga-sertifikat-halal-negara-lain-minta-pengakuan-indonesia-b23VJkpUii.png Wapres KH Maruf Amin (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkap banyak lembaga sertifikasi halal dari negara lain yang meminta pengakuan dari Indonesia. Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi negara produsen halal terbesar di dunia. Hanya saja, sambungnya, saat ini Indonesia masih memilih sebagi konsumen.

Demikian diungkapkan Ma'ruf Amin saatmenerima jajaran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Mei 2021.

"Banyak lembaga sertifikat halal (dari negara lain) itu minta pengakuan, minta endorsement dari sini, tapi kita belum menjadi produsen halal terbesar dunia. Ini yang kita ingin tingkatkan," ujar Ma'ruf Amin melalui keterangan resminya, Sabtu (22/5/2021).

Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan terus mendorong komitmennya dalam mengembangkan industri halal ini. Salah satu yang didorong yakni, dengan memberikan stimulan kepada Kawasan Industri Halal (KIH) berupa kesamaan fasilitas program yang didapat oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lebih lanjut, Wapres juga menyampaikan bahwa untuk mendukung perkembangan KIH, pemerintah telah menyediakan program yaitu One Stop Service (Layanan Terpadu Satu Pintu). Layanan itu, ucap Ma'ruf, untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal, permodalan dan fasilitas lainnya.

"Bukan hanya sertifikasi halalnya saja, permodalan dan fasilitas lain juga difasilitasi supaya industri halal ini tumbuh. Salah satu juga untuk sertifikasi harus, artinya mereka harus dilayani di situ dalam satu atap terintegrasi sehingga nanti antara BPJPH yang mengeluarkan dan juga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ini harus bekerjasama di situ," ungkapnya.

Baca Juga : Ngaku Polisi Lalu Tawarkan Jasa Pengawalan, Pria Ini Ditangkap

Selain itu, Wapres juga melihat bahwa ekspor produk halal Indonesia sangat besar. Sayangnya, ekspor halal tersebut belum tercatat secara tertib. Menurutnya, kasus ini terjadi bagi negara tujuan ekspor yang tidak memerlukan sertifikasi halal, sehingga dokumen ekspornya tidak dicantumkan produk halal.

"Itu sudah ada kesepakatan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan pihak Bea Cukai untuk masalah penertiban pencatatan dengan Bea Cukai sehingga semua produk kita tercatat itu," terang Ma'ruf.

"Ini salah satu yang juga menjadi tugas kita supaya Indonesia menjadi pemain utama ekspor produk halal sehingga semuanya tercatat," sambungnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini