Ponsel BW dan Aktivis Antikorupsi Diretas, DPR Minta Polri Cari Dalangnya

Kiswondari, Sindonews · Kamis 20 Mei 2021 22:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 20 337 2413225 ponsel-bw-dan-aktivis-antikorupsi-diretas-dpr-minta-polri-cari-dalangnya-p8gSvCrVtj.jpg DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Akun media sosial dan ponsel aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) diretas. Peretasan diduga terkait sikap mereka terhadap pemberhentian 75 pegawai KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, meminta Tim Cyber Polri untuk mencari dalang dari peretasan tersebut yang terjadi pada Senin 17 Mei 2021 itu. Peretasan terhadap sejumlah aktivis tidak dapat ditolerir dan sangat meresahkan masyarakat.

"Polisi bersama Tim Sibernya harus segera mencari tahu siapa dalang dari peretasan handphone terhadap para anggota ICW dan mantan pimpinan KPK tersebut. Oknum-oknum seperti itu sangat meresahkan, apalagi kejadiannya bersamaan dengan isu yang kini tengah menjadi pembahasan hangat di KPK," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).

Baca Juga:  Konpers Virtual ICW dan Eks Pimpinan KPK Diretas dengan Gambar Porno

Sahroni khawatir, bahwa aksi penyadapan ini bisa memunculkan sentimen negatif terhadap prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. Padahal, sangat jelas bahwa kebebasan berpendapat ini merupakan amanah konstitusi UUD 1945.

"Munculnya praktek penyadapan ini sangat dikhawatirkan, karena bisa memunculkan pandangan negatif terhadap kebebasan berekspresi kita. Padahal kan sudah jelas, bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang," ujarnya.

Baca Juga:  Bambang Widjojanto Mengaku WhatsApp-nya Diretas

Politikus Partai Nasdem itu meminta kepolisian bisa memberi perlindungan hukum yang memadai dan setara kepada semua masyarakat, termasuk juga para aktivis.

"Saya juga meminta kepada polisi agar bisa menekan upaya intimidasi ataupun teror dari siapapun kepada aktivis maupun lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua sama di mata hukum, dan semua wajib memiliki rasa aman ketika menyuarakan pendapatnya tersebut," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini