Ketua DPD: Prilaku Koruptif Hambat Pembangunan Daerah

Tim Okezone, Okezone · Kamis 20 Mei 2021 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 20 337 2413003 ketua-dpd-prilaku-koruptif-hambat-pembangunan-daerah-10W4HRrFeh.jpg Foto: Istimewa

JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di pemerintahan untuk menghentikan perilaku koruptif. Menurutnya, perilaku tersebut akan menghambat pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla kepada sejumlah tokoh yang hadir dalam Webinar Kebangkitan Nasional sekaligus Peluncuran Buku Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021)

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI Manimbang Kahariyady dengan para pembicara diskusi Hamdan Zoelva, Erman Suparman, dan Fahri Hamzah.

LaNyalla mengatakan bahwa DPD memiliki kewenangan pengawasan atas Undang-Undang tertentu dan atas Peraturan Daerah, namun DPD bukan lembaga pencegah korupsi.

DPD, lanjut dia, merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan penguatan perekonomian daerah. "Di DPD RI sendiri, ada tiga isu strategis daerah yang harus disuarakan. Pertama percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah, kedua peningkatan indeks fiskal daerah, dan ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran daerah," katanya.

Baca juga: Musibah Kematian Akibat Petasan, Ketua DPD Imbau Masyarakat Jauhi Aktivitas Berbahaya

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, ketiga isu tersebut sangat berkaitan dengan pencegahan korupsi di daerah. "Karena, perilaku koruptif akan menghambat dan memperlambat pencapaian ketiga hal strategis tersebut. Dampaknya adalah semakin terhambatnya pembangunan daerah," tuturnya.

Ia menambahkan, tujuan dibangunnya Indonesia sudah dituangkan dalam konstitusi, salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut negara membentuk pemerintahan dan aparatur.

Baca juga: Peluncuran Buku La Nyalla, Hary Tanoesoedibjo: Tegas & Bisa Dipercaya, Cocok Jadi Pemimpin

"Termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi," ujarnya.

Menurutnya, ketika ada undang-undang yang memerintahkan penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka sejatinya undang-undang tersebut adalah undang-undang koruptif. "Ini bukan hanya soal APBD atau APBN saja. Juga bukan hanya tentang kepala daerah saja. Tetapi soal komitmen kita sebagai bangsa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara ini,” pungkasnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini