Eks Pimpinan KPK: Pernyataan Jokowi soal Tes Kebangsaan Diabaikan!

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 19 Mei 2021 20:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 19 337 2412572 eks-pimpinan-kpk-pernyataan-jokowi-soal-tes-kebangsaan-diabaikan-pja5lhOjsc.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos. Satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK yakni penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

(Baca juga: Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai, Ini Respons Pimpinan KPK)

Menanggapi hal itu, mantan impinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, mengatakan, pernyataan Presiden soal TWK Pegawai KPK ternyata diabaikan karena belum ditindaklanjuti secara tuntas, baik oleh pimpinan KPK, Menpan RB selaku pembantu Presiden maupun BKN suatu institusi negara.

(Baca juga: Gempur Palestina dengan Senjata Canggih, Kekuatan Israel Masih Kalah Jauh dengan Indonesia)

“Lembaga di atas juga tidak mengajukan alasan yang dapat menjelaskan, kenapa pernyataan Presiden yang didalamnya mengandung kebijakan sekaligus sebagai perintah itu secara sengaja tidak segera dilanjuti” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (19/5/2021).

Menurutnya, tindakan mengabaikan atau mengingkari kebijakan Presiden di atas, tidak hanya dapat menciderai kehormatan Presiden maupun lembaga kepresidenan tapi juga disebut sebagai tindakan melawan kebijakan atasan yang akuntabel.

“Pada ada situasi kritikal, faktual dan sensitif berkaitan dengan surat Ketua KPK yang menonjobkan 75 orang dengan meminta mereka menyerahkan tugas dan kewenangannya pada atasannya langsung padahal sebagian mereka adalah penyelidik dan penyidik,” urainya.

Oleh karena itu kata Bambang, bila surat Ketua KPK yang tidak segera dicabut maka akan punya konsekwensi hukum pada mereka yang kapasitasnya sebagai penyidik dan penyelidik yang punya kewenangan melakukan tindakan pro justisia karena tindakan mereka tersebut dapat dipersoalkan dan bermasalah secar hukum.

“Situasi di atas itu dapat menjadi pintu masuk dan celah hukum bagi para koruptor utk menggugat tindakan hukum penyelidik dan penyidik KPK yang dinonjobkan oleh Ketua KPK sendiri,” sambungnya.

Disisi lain kata Bambang, Ketua KPK dan pimpinan lain KPK adalah penanggungjawab tertinggi pemberantasan korupsi.

Tindakannya yang melawan perintah Presiden tidak hanya dapat dikualifikasi semacam insubordinasi atau pembangkangan sehingga merupakan tindakan melanggar hukum, tapi juga disebut obstruction of justice karena secara langsung atau tidak, telah merintangi tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini merupakan kejahatan sesuai UU Tipikor.

“Untuk menghindari situasi yang lebih buruk lagi pada upaya pemberantasan korupsi maka demi hukum kebijakan nonjob dari Ketua KPK harus dinyatakan batal demi hukum dan 75 Pegawai KPK mendapatkan legalitasnya kembali,” ujarnya.

Bambang melanjutkan, kebijakan Ketua KPK dan pimpinan lainnya harus diperiksa oleh Komisi Ombudsman, apakah telah terjadi maladminstration prosedur karena mennonjobkan pegawai KPK.

“Ketua KPK harus diperiksa oleh Dewan untuk melihat indikasi pelanggaran etik dan perilaku serta diberhentikan sementara. Anggota Dewas yang membuat pernyataan sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan harus diperiksa Dewan Etik Independen. Metode TWK juga harus diperiksa oleh Komnas HAM agar tidak diisntrumentasi sebagai alat kepentingan kekuasaan yang potensial disalahgunakan,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini