Sidang Praperadilan, RJ Lino Minta Dibebaskan dari Rutan KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 18 Mei 2021 20:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 337 2411965 sidang-praperadilan-rj-lino-minta-dibebaskan-dari-rutan-kpk-77gVLDoMxf.jpg RJ Lino (Foto : Okezone)

Selain itu, majelis hakim juga diminta untuk menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap pihak pemohon. Alasannya, hal ini telah melanggar norma Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Juncto Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sesuai pasal tersebut KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan karena dalam aturan itu hanya menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar," kata dia.

Adapun dalam perkara ini, KPK menduga RJ Lino melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

"Tapi kerugian (dalam perkara RJ Lino) keuangan negara berdasarkan audit BPK sebesar 22.828 dolar Amerika Serikat atau setara Rp329.518.755", yang mana ini merupakan biaya pemeliharaan pemakaian dari QCC tersebut, sambung Agus.

Kemudian, dalam gugatan itu juga majelis hakim diminta untuk menyatakan surat penahanan Nomor Sprin.Han/13/DIK.01.03/01/03/2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor 14/TUT.00.03/24/04/2021 tertanggal 13 April 2021 tidak sah dan tidak berdasar hukum.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK RI," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini