Sidang Praperadilan, RJ Lino Minta Dibebaskan dari Rutan KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 18 Mei 2021 20:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 337 2411965 sidang-praperadilan-rj-lino-minta-dibebaskan-dari-rutan-kpk-77gVLDoMxf.jpg RJ Lino (Foto : Okezone)

JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (RJ Lino) minta dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan itu diungkapkan RJ Lino melalui tim kuasa hukumnya, Agus Dwiwarsono.

Agus mengupayakan pembebasan RJ Lino melalui gugatan sidang praperadilan. Dalam persidangan, RJ Lino selaku pihak pemohon meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh gugatan praperadilan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC pada PT Pelindo II yang menjeratnya.

"Menerima permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya," ucap Agus Dwiwarsono saat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (18/5/2021).

Dalam gugatannya, tim pengacara RJ Lino meminta majelis hakim untuk memutuskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah. Sebab, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu diterbitkan sejak dimulainya proses penyidikan.

Fakta tersebut diatas, kata Agus, menunjukkan bahwa KPK tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Junctl Pasal 70C UU KPK, karena syarat waktu penghitungan 2 (dua) tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan (SPDP), penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan telah terlewati dan KPK tidak menerbitkan SP3 terhadap RJ Lino.

Oleh Karena itu, Agus meminta majelis hakim mengabulkan gugatan kliennya. Hal itu dilakukan demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia RJ Lino terkait Pasal 40 ayat (1) Juncto Pasal 70C UU Nomor 19 Th. 2019.

Lebih lanjut, kata Agus, merujuk Pasal 40 ayat (1), Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021 menegaskan, apabila perkara tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun dan tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Baca Juga : KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan RJ Lino di Pengadilan

"Putusan MK tersebut memberi dasar hukum bagi Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan RJ.Lino", kata Agus.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-55/01/12/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/66A/DIK.00/01/04/2018 tertanggal 17 April 2018 tidak sah," kata Agus.

"Sejak dimulainya proses penyidikan, yang dihitung sampai dengan dilakukan penahanan terhadap pemohon pada tanggal 26 Maret 2021, adalah 5 tahun 1 bulan dan 10 hari," sambungnya.

Selain itu, majelis hakim juga diminta untuk menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap pihak pemohon. Alasannya, hal ini telah melanggar norma Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Juncto Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sesuai pasal tersebut KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan karena dalam aturan itu hanya menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar," kata dia.

Adapun dalam perkara ini, KPK menduga RJ Lino melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

"Tapi kerugian (dalam perkara RJ Lino) keuangan negara berdasarkan audit BPK sebesar 22.828 dolar Amerika Serikat atau setara Rp329.518.755", yang mana ini merupakan biaya pemeliharaan pemakaian dari QCC tersebut, sambung Agus.

Kemudian, dalam gugatan itu juga majelis hakim diminta untuk menyatakan surat penahanan Nomor Sprin.Han/13/DIK.01.03/01/03/2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor 14/TUT.00.03/24/04/2021 tertanggal 13 April 2021 tidak sah dan tidak berdasar hukum.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK RI," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini