Manuver Presiden AS Joe Biden Hadang Hegemoni Tiongkok

Yaomi Suhayatmi, · Selasa 18 Mei 2021 20:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 337 2411962 manuver-presiden-as-joe-biden-hadang-hegemoni-tiongkok-PhPT7iNkBd.jpg Presiden AS Joe Biden.

SEJAK Joe Biden maju melawan Donald Trump dalam Pemilu AS pada 2020 lalu, berbagai prediksi dan spekulasi mulai bermunculan terkait kelanjutan sikap politik AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini tentu saja mengingat semakin menguatnya tensi ketegangan antara kedua negara akibat kekalahan perang dagang ‘trade war’ yang diderita AS selama beberapa tahun terakhir. Konflik antara dua negara super power Tiongkok versus AS telah menimbulkan kecemasan akan terjadinya perang sesungguhnya, karena dampaknya yang akan dirasakan secara global.

Hubungan kedua negara raksasa ini kian memburuk ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden AS ke - 45. Perang dagang ‘trade war’ yang kian tak terkendali membuat Trump menggelontorkan paket kebijakan dagang Buy American dan American First demi melindungi neraca perdagangan yang terus melorot, nyatanya ditanggapi sengit oleh Tiongkok.

Selain terlibat konflik akibat perang dagang yang semakin memanas, Tiongkok juga terus menunjukkan sikap perlawanannya atas intervensi AS dalam kasus perebutan Laut China Selatan antara Tiongkok dan beberapa negara di Indo Pasifik. Soal aliansi Tiongkok dan Rusia dalam hal senjata nuklir yang kerap membuat AS geram. Belum lagi saling tuding melakukan spionase demi kepentingan perang dagang, perang teknologi komunikasi, hingga perang perangaruh di Hongkong sebagai gerbang ekonomi dunia.

Selain masalah-masalah tersebut, masih banyak lagi deretan sengketa yang membuat kedua negara ini selalu terjebak dalam konflik tak berkesudahan.

Joe Biden sendiri yang 29 April 2021 lalu genap 100 hari menjabat sebagai presiden langsung membuat gebrakan. Ia dengan lantang berteriak, “No time to waste, get to work immediately”. Selain memperbaiki cara Trump yang dinilai serampangan dalam menangani Covid-19 di dalam negeri, Biden dan jajaran kabinetnya langsung ‘gercep’ dengan meluncurkan ‘American Rescue Plan Act of 2021’ untuk menyelamatkan warga AS dari paparan Covid-19 dan krisis ekonomi yang ditimbulkan. Seperti diketahaui AS menempati posisi pertama yang warganya terpapar Covid-19. Mengutip The New York Times 18 Mei 2021 tercatat 33juta terkonfirmasi positif dan 586 ribu diantaranya meninggal dunia.

Selain itu, berbagai kebijakan luar negeri, khususnya terkait sikap menghadapi Tiongkok sebagia rival utama. Berikut beberapa manuver Joe Bidan terhadap Tiongkok :

Klaim AS tidak akan tergantikan Tiongkok dalam Perdagangan Global

Joe Biden melalui pidato politiknya setelah resmi menjadi Presiden AS ke-46 secara tegas menyatakan tidak akan membiarkan Tiongkok menguasai dunia atau lebih unggul dari AS. Pernyataan Joe Biden ini menjadi pesan yang jelas bahwa perang dagang di antara kedua negara masih akan terus berlangsung.

Ungakapan serupa juga disampaikan delegasi Tiongkok pascapertemuan bilateral dengan delegasi Tiongkok di Alaska pada 18 Maret 2021. Pertemuan pertama di era kepemimpinan Biden yang semula diharapkan dapat memperbaiki ketegangan di antara kedua negara, nyatanya tidak membuahkan hasil signifikan. Keduanya tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing.

AS memiliki kekuatan di bidang militer dan pertahanan dan teknologi yang belum tertandingi di dunia, akan tetapi posisinya yang digantikan Tiongkok sebagai penguasa perdagangan dunia adalah sebuah fakta yang tidak bisa dinafikan. Di saat AS berjibaku dengan pandemi Covid-19 yang membenamkan Negara Paman Sam ini ke dalam jurang krisis ekonomi yang kian curam dan suram, Tiongkok justru menjadi pemenang perang dagang.

Kemenangan ini tercermin dari data surplus neraca perdagangan Tingkok yang meningkat di tahun 2020 lalu meskipun di tengah pandemi Covid-19. Tiongkok yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia mencetak surplus perdagangan senilai US$ 78 miliar pada Desember 2020, menurut data resmi bea cukai Tiongkok yang dirilis, 14 Januari 2021. Surplus perdagangan Tiongkok secara keseluruhan di tahun 2020 mencapai rekor US$ 535 miliar, naik 27% dari 2019. Sementara itu, ekspor Tiongkok naik ke level tertinggi sepanjang sejarah negara ini.

Posisi Tiongkok terus menguat seiring keberhasilannya memenangkan persaingan dagang global, terutama kemenangannya dalam perang dagang atas AS sejak tahun 2008. Tidak tanggung-tanggung, di AS misalnya China membeli Bank of East Asia, juga pernah berniat membeli Migas Unocoal, meskipun digagalkan oleh Kongres AS. Tiongkok semakin percaya diri dengan perolehan surplus perdagagannya atas AS yang ditunjukkan dengan posisinya sebagai pemegang obligasi Pemerintah AS sebesar US$ 1,1 triliun.

BUMN Tiongkok secara strategis menyingkirkan perusahaan dari Barat, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga negaranya yang telah mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa. Termasuk keberadaan pabrik Nikelnya di Morowali, Sulawesi Tengah.

Tingkatkan Frekuensi Pengiriman Armada Pesawat Pengintai di LCS

Sejak Biden dilantik, frekuensi kapal perang AS yang dikirim ke wilayah LCS terus mengalami peningkatan hingga 20 persen dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan frekuensi aktivitas pesawat pengintai AS di wilaya perairan yang menjadi sengketa sejumlah negara terus mengalami peningkatan sebesar 40 persen. Tentu saja Tiongkok menentang langkah AS tersebut dengan tegas. Menurut AS, apa yang dilakukan AS memajukan militerisasi regional itu dapat mengancam perdamaian dan stabilitas regional. China memperingatkan Amerika Serikat agar tidak memaksakan cita-cita demokrasinya.

Konflik Laut China Selatan terus mengalami eskalasi dan dapat menimbulkan ancaman di kawasan. Hingga saat ini kode etik (code of conduct) belum disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Sebenarnya, pada tahun 2016 lalu, Filipina memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional, dari gugatan itu klaim Tiongkok terhadap wilayah LCS serta traditional fishing ground yang selalu dijadikan dalil oleh Tiongkok adalah sesuatu yang salah dan tidak diakui secara internasional.

Tiongkok sendiri bukan tanpa dasar mengapa ngotot mengklaim LCS sebagai wilayah teritorialnya. Selain menyodorkan fakta sejarah sebagai dasar, Tiongkok juga menjadikan pada teori nine dash line, sedangkan pengertian nine dash line merupakan sembilan titik imajiner yang hasilnya menunjukkan klaim atas hampir seluruh Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, konflik ini melibatkan 4 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Taiwan dan China. Selain itu, konflik perebutan wilayah laut yang kaya akan sumber daya ikan, migas dan strategis dalam jalur perdagangan internasional ini ini juga semakin memanas dengan ketrlibatan AS sebagai polisi dunia yang menginginkan adanya freedom of navigation di Laut China Selatan. Washington sudah berkali-kali ingatkan Tingkok untuk tidak menggunakan kekuatan di LCS.

Dalam pernyataan resminya Joe Biden menyampaikan bahwa ia telah melakukan pembicaraan resmi dengan Presiden Xi Jinping terkait konflik Laut China Selatan. Dalam pembicaraan tersebut, AS secara tegas akan tetap mempertahankan kehadiran militer yang kuat di Indo-Pasifik untuk mencegah konflik-seperti yang terjadi dengan NATO di Eropa. Sebaliknya, Tiongkok juga keberatan dngan sikap campur tangan AS tersebut yang menmpatkan pasukan militer di perairan yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah teritorialnya. Keseriusan AS terhadap konflik di LCS ditandai dengan pertemuan Joe Biden dengan sekutunya di Indo Pasifik yaitu Jepang. Biden melakuan pertemuan khusus dengan Perdana Menteri Jepang Yoshidie Suga pada 4 April 2021 lalu dan karuan saja hal itu membuat China semakin berang.

Undang Pemerintah Taiwan ke Upacara Pelantikan Hingga Kirim Delegasi Khusus ke Taipe

Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang sekaligus musuh Tiongkok sejak lama. Keberpihakan AS terhadap Taiwan telah menjadi salah satu bara yang memperbesar api perselisihan kedua negara. Taiwan sendiri merupakan pulau yang statusnya dalam sengeketa, karena kurangnya pengakuan diplomatik dan dunia internasional, meskipun secara syarat-syarat sudah dipenuhi sebagai negara berdaulat. Sementara bagi Tiongkok, Taiwan adalah provinsi pembangkang yang ingin melepaskandiri dari RRT.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang lantaran berkeras ingin memerdekakan diri sebagai negara berdaulat. Hubungan RRT dan Taiwan kian memburuk sejak Tsai Ing-wen menjadi presiden pada 2016, Tsai terus berupaya mencari pengakuan internasional bagi Taiwan, termasuk mendekatkan diri dengan AS. Seperti mendapatkan umpan, AS sendiri umpan untuk terus head to head dengan Tiongkok dengan memberikan dukungan terhadap Taiwan. Namun, Presiden Xi Jinping, berkeras tidak akan membiarkan Taiwan merdeka. Ia bahkan bersumpah akan melakukan segala cara, termasuk perang militer untuk mempertahankan Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Tiongkok, mengirim delapan pembom yang mampu membawa senjata nuklir dan empat jet tempur dan 16 pesawat militer dari berbagai jenis ke zona identifikasi pertahanan udaranya di barat daya pulau itu.

Ketegangan hubungan AS-Tiongkok kembali berlanjut. Hal ini dipicu oleh kedatangan delegasi dari Washington ke wilayah Taiwan. Delegasi yang datang ke Taipei adalah mantan senator AS Chris Dodd serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS Richard Armitage dan James Steinberg pada April lalu. Sebelumnya Tiongkok juga dibuat gerap dengan aksi AS yang mengundang perwakilan Taiwan untuk hadir dalam pelantikan Presiden Joe Biden pada 20 Januari lalu.

Joe Biden Kembali Fokus ke Isu Global Kontemporer, suka tidak suka akan kembali berhadapan dengan Tiongkok soal HAM

Salah satu yang paling khas dari warna Partai Demokrat adalah concern terhadap isu-isu kontemporer global selain politik. Kepimpinan Joe Biden juga menjadi momen kembalinya AS ke panggung climate change yang ditandatangani di Paris yang sejak 2017 ditinggalkan AS di bawah kepempinan Trump. Kembalinya sang negara adidaya terhadap isu-isu lingungan hidup dipastikan juga akan diberangi dengan konsentrasi terhadap isu-isu HAM.

Sebagaimana terhadulunya, kepemimpinan Biden dari Partai Demokrat juga dipastikan akan kembali konsern dengan masalah-masalah penegakan HAM. Seperti diketahui, Tiongkok telah berkali-kali mendapatkan peringataan keras dari AS maupun PBB terkait dugaan adanya tindakan diskriminasi dan genosida demografi terhadap penduduk muslim minoritas Uighur di Xianzi.

AS selama ini menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akan terus bekerja sama dengan sekutu untuk menyerukan kepada Tiongkok agar menghentikan kekerasan pada etnis Uighur dan kebijakannya di Hong Kong. Presiden AS mengatakan dia akan mengundang 'aliansi demokrasi' ke Gedung Putih 'untuk membahas masa depan' dan memastikan semua orang memiliki pandangan yang sama terkait dengan sepak terjang Tiongkok.

Maka dari itu, persoalan HAM Uighur bukan tak mungkin akan kembali memicu konflik antara AS dan Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok yang dituding melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur, melancarkan tudingan balik bahwa AS sangat rasialis terhadap kulit hitam terbukti dengan merebaknya Black Live Matters dan isu-isu HAM di dalam negeri AS lainnya.

Begitulah beberapa diantara bibit pertikaian antara Tiongkok dan AS, selalu saja ada alasan yang mengemuka akibat adanya kompetisi diantara mereka. Sejak hampir satu dekade terakhir perhatian dunia internasional disuguhkan dengan konflik antara dua negara super power AS dan Tiongkok sebagai emerging power dari Asia.

Joe Bidan pernah blak-blakan mengakui bahwa bahwa Presiden Xi Jinping adalah sosok yang cerdas dan tangguh tapi ia tidak tahu demokrasi, sebaliknya XI Jinping dalam pidatonya dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos pada 25 Januari 2021 seolah menyindir AS mengatakan bahwa sudah saatnya dunia saat ini bursatu padu melawan Covid-19. Menurut Ketua Partai Komunis RRT ini, sebaiknya di era pandemi ini masyarakat global saling menghapuskan prasangka ideologis terhadap negara lain dan mengutamakan perdamaian, hubungan kerjas sama yang saling menguntungkan bukan sebaliknya melakukan hal-hal yang dapat memincu konflik.

Dalam hubungan internasional, konflik memang bisa saja terjadi dengan bebagai pemicu seperti prestise, akses terhadap pasar, keamanan, dan lainnya. Seperti pendapat yang dikemukakan tentang definisi konflik menurut James W Vander Zanden yang mendefinisikan konflik sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan, bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka.

Tidak terima kekuatan Tiongkok yang terus mendominasi, Joe Biden dengan kebijakannya sebagai pemimpin baru AS secara tegas akan menghadang Tiongkok menjadi kekuatan dunia, sebaliknya Tiongkok tetap dengan pendiriannya menjadi bangsa yang besar, mandiri dan tidak tergantung kepada hegemoni Barat.

Dengan komitmen teguh kedua kubu tersebut, Tiongkok akan terus berhadapan dengan AS dan sebaliknya. Tak ada kekuatan lain yang bisa mencampuri ambisi kedua negara. Bahkan ASEAN sebagai garda terdepan penjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara yang seharusnya mampu berperan aktif melakukan pendekatan resolusi konflik dengan menjalankan peran sebagai lembaga artibrase multilateral bagi kedua negara yang bertikai di LCS, hingga saat ini pun tak bisa berbuat banyak.

Ketegangan kedua negara seakan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sebuah situasi yang tentu saja mengkhawatirkan dunia, mengingat posisi kedua negara adaidaya ini yang merupakan pemain utama ekonomi global. Itulah sebabnya gaya kepemimpinan Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu begitu dinanti.

Kepemimpinan Joe Biden di tahun pertama ia menjabat sebagai orang nomor satu di negara super power ini menjadi begitu signifikan mengingat semakin memburuknya hubungan mereka selama kepempimpinan Donald Trump. Oleh karena itu, tahun pertama, bahkan hari pertama kepimpinan Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46 pun begitu ditunggu terkait manajemen resolusi konflik yang akan ia tempuh dalam menghadapi rival abadinya itu.

Joe Biden memang baru 100 hari (lebih sedikit) menjabat sebagai Presiden AS. Tentunya perjalanan masih panjang, namun manuvernya telah secara telak membuat Tiongkok geram. Bisa jadi ini baru hanya permulaan, dan dunia internasional harus bersiap diri dengan segala kemungkinan yang terjadi, begitu pula Indonesia.

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini