Share

Novel Baswedan: Terima Kasih Pak Jokowi, Kami Kini Terbebas dari Tuduhan Tidak Pancasilais

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 18 Mei 2021 07:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 337 2411488 novel-baswedan-terima-kasih-pak-jokowi-kami-kini-terbebas-dari-tuduhan-tidak-pancasilais-pw7IAhQvr4.jpg Novel Baswedan. (Foto: Antara)

JAKARTA – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK tak lolos jadi ASN, mendapat pujian dari Novel Baswedan. Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kepala Negara.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa TWK tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Menurut Novel, pegawai KPK yang tak lulus TWK dicap tidak berkebangsaan dengan baik.

Baca juga: Jokowi Singgung Polemik TWK, Eks Pimpinan KPK: Saatnya Dewas Bertindak!

"Proses TWK yang dibuat pimpinan KPK seolah-olah 75 pegawai KPK tidak lulus itu membuat stigma tidak berkebangsaan/ tidak Pancasilais," kata Novel dikutip dari akun Twitternya, Selasa (18/5/2021).

"Alhamdulillah dengan pidato Pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih Pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan TWK tak bia dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK.

Baca juga: Penghina Presiden Jokowi Ditangkap Polda Kepri

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentinkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021),

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Jokowi menilai, jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Jokowi pun menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemeberantasan korupsi.

“Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini