Soal 75 Pegawai KPK, Jokowi Minta Pimpinan KPK, Menpan-RB dan Kepala BKN Rancang Solusi

Dita Angga R, Sindonews · Senin 17 Mei 2021 15:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 17 337 2411226 soal-75-pegawai-kpk-jokowi-minta-pimpinan-kpk-menpan-rb-dan-kepala-bkn-rancang-solusi-kWfbstqOz3.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pimpinan KPK, Menpan-RB dan Kepala BKN untuk melakukan tindak lanjut kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Seperti diketahui, 75 pegawai tidak lolos menjadi ASN karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Jokowi: Tes Wawasan Kebangsaan Tak Serta Merta Jadi Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Pada konferensi persnya tersebut, Jokowi memang menekankan beberapa hal. Salah satunya adalah agar proses pengalihan status ini tidak merugikan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menilai agar TWK tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar kelulusan menjadi ASN.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi: Pengalihan Status Tidak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Jokowi menilai jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberikan peluang untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

“Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi,” pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini