Ketua DPD LaNyalla Bertemu OSO, Ini yang Dibahas

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 15 Mei 2021 20:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 15 337 2410580 ketua-dpd-lanyalla-bertemu-oso-ini-yang-dibahas-rlefulBUaJ.jpg Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti bertemu mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. (Ist)

JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti silaturahmi dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) pada Jumat (14/5/2021) malam. Pertemuan di kediaman OSO itu membahas seputar konstitusi.

Wacana Amandemen UUD 1945 ke-lima menjadi fokus pembicaraan dua tokoh tersebut. OSO mengatakan, anggota DPR yang mewakili partai politik dan anggota DPD yang mewakili daerah sama-sama dipilih rakyat melalui pemilu. Lantas mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan partai politik?

“Sudah seharusnya DPD RI juga menjadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari luar kader partai politik. Karena partai politik harus mengusung kader terbaiknya. Sedangkan ada calon-calon potensial di republik ini yang bukan kader partai, lalu di mana salurannya? Padahal setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih?” tanya OSO melemparkan wacana dalam pertemuan itu.

OSO mengungkapkan, dulu presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, di mana di dalamnya ada representasi partai politik dan utusan golongan serta utusan daerah. Lalu dalam amandemen presiden dipilih oleh rakyat. Tapi yang mengajukan hanya partai politik. Lalu angggota MPR yang di luar partai politik untuk apa ada di Senayan. Padahal, saat ini, penjelmaan dari utusan daerah itu adalah DPD RI.

“Ini salah satu bukti bahwa sistem tata negara kita masih harus terus dilakukan perbaikan. Untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara ini dibentuk. Sudah saatnya DPD RI menjadi pengusung calon presiden dan wakil presiden di luar kader partai politik. Jadi DPD RI bisa membuat konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yang bukan kader partai,” tutur OSO.

OSO juga menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik yang dipatok dengan Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, hal itu sangat merugikan partai politik, karena partai terpaksa tidak bisa mengusung kader terbaiknya. Karena harus bergabung dengan partai-partai lain.

“Akibatnya, seperti kemarin, calon cuma dua pasangan. Dampaknya, masyarakat terbelah dengan sangat tajam. Yang rugi ya bangsa ini,” ucapnya.

LaNyalla pun mengamini apa yang dilontarkan OSO dalam pertemuan itu. Ia menyatakan DPD RI telah membentuk Timja PPHN (Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara) yang diketuai Senator asal DKI Jakarta, Prof Jimly Asshiddiqie. Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan Amandemen ke-5 UUD 1945.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini