Dewas KPK: Penonaktifan 75 Pegawai Tak Masalah Secara Hukum!

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 12 Mei 2021 18:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 12 337 2409612 dewas-kpk-penonaktifan-75-pegawai-tak-masalah-secara-hukum-7sei60tTGq.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji, menanggapi polemik 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan tidak bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pegawai KPK yang tidak lolos TWK, dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

(Baca juga: Dinonaktifkan dari KPK, Novel Baswedan: Lawan!)

“Bahwa keputusan pimpinan KPK itu dipastikan kolektif kolegial, sama sekali bukan individual dari Ketua KPK. Bahkan Dewas termasuk saya turut serta hadir dan paham pada rapat tersebut,”ujanya, Rabu (12/5/2021).

Menurutnya, keputusan KPK dan diktum kedua tentang penyerahan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsung itu harus diartikan secara hukum yang terbatas dan memiliki kekuatan mengikat yang memang terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat yang memegang jabatan struktural.

(Baca juga: Dinonaktifkan, Direktur PJKAKI Tantang 4 Pimpinan KPK)

“Keputusan pimpinan KPK masih dalam batas-batas kewenangan terikat yang dimiliki pimpinan KPK. Ini prosedur hukum yang wajar,” ungkapnya.

Mantan Plt pimpinan KPK ini menambahkan, keputusan ini masih dalam tataran proper legal administrative procedures, karenanya memang harus ada penyerahan sementara kepada atasan Langsung. Walau misalnya saja terjadi arahan atasan berupa keputusan dilakukan secara lisan atau mondelinge beschikking sebagai penguasan keputusan tertulis yang ada.

“Keputusan Aparatur Negara, termasuk Pimpinan KPK ini harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Causa bahwa setiap keputusan Aparatur Negara, termasuk polemik keputusan Pimpinan KPK yang dikeluarkan harus atau selayaknya dianggap benar menurut hukum dan per-UU-an yg berlaku, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya” bebernya .

“Jadi bagi saya,keputusan tersebut tidak bermasalah secara hukum, walau selalu disadari bahwa kalau terkait produk apapun dikelembagaan KPK akan selalu bisa menjadi polemik yang dipermasalahkan. Ruang publik melalui peradilan TUN misalnya, sebagai sarana dalam makna legal solution menjadi basis kita semua yang menghargai prinsip Negara Hukum,” sambungnya.

Dari sisi hukum, menurutnya KPK hanya sebagai executioner maker, tidak menjadi dan tidak memiliki wewenang untuk lakukan kajian ulang terhadap hasil assessment BKN-RI sebagai decision maker-nya,

“Karenanya keberatan tidaknya terhadap keputusan Pimpinan KPK tersebut diserahkan lembaga yang dapat menilai, sepanjang Keputusan sudah dianggap konkrit dan final," sebutnya

"Ini menjadi hak penuh dari siapapun yang merasa dirugikan terhadap penerbitan Keputusan tersebut . Semua pelaksana organ KPK sebaiknya taat dan patuh hukum, dan bila ada keberatan atas Keputusan tersebut,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini