Bupati Nganjuk Terjaring OTT Jual Beli Jabatan, Ini Tanggapan Kemendagri

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 11 Mei 2021 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 11 337 2408937 bupati-nganjuk-terjaring-ott-jual-beli-jabatan-ini-tanggapan-kemendagri-CQLCE5UV0W.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT), dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus jual beli jabatan. Terkait hal ini Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Nganjuk merupakan perbuatan jahat.

“Apa yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk itu misconduct (perbuatan jahat). Dan apa yang dialaminya ya itulah refleksi dari cara-cara dia mengambil tindakan,” katanya saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Baca juga:  Kronologi Penangkapan Bupati Nganjuk Terkait Kasus Suap

Seperti diketahui jabatan yang diperjualbelikan adalah camat dan perangkat desa. Menurut Tumpak pengisian camat dan sekretaris desa mengikuti prosedur perundang-undangan yang terkait dengan ASN. Sementara perangkat desa lainnya diisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait desa.

“Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. Persyaratan Camat sudah diatur dalam berbagai peraturan,” ujarnya.

Baca juga:  Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Tarif Rp10 Juta hingga Rp150 Juta

Dia mengatakan bahwa jual beli jabatan merupakan salah satu area rawan korupsi. Dia mengatakan bahwa jual beli jabatan di dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) menjadi sub aksi dari aksi reformasi birokrasi.

Terkait celah jual beli jabatan tersebut, Tumpak mengatakan bahwa sebenarnya sistem pencegahannya sudah berlapis tapi belum maksimal implementasi.

“Soal celah itu sebenarnya kalau dari aturan dan sistem sudah berlapis. Namun implementasinya yang msh banyak tidak sesuai dengan aturannya,” pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini