Kronologi Penangkapan Bupati Nganjuk Terkait Kasus Suap

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 11 Mei 2021 05:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 11 337 2408760 kronologi-penangkapan-bupati-nganjuk-terkait-kasus-suap-rngGmiuei4.jpg Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang telah mentersangkakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) kasus suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan awal mulanya, OTT dilakukan pada Minggu, 9 Mei 2021. Tim Gabungan KPK dan Bareksrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak-pihak terkait dengan proses pengisian jabatan perangkat desa dan camat di jajaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

"Tim Gabungan kemudian menindaklanjuti dan selanjutnya mengamankan 4 orang camat di wilayah Kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang," ujar Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/5/2021).

Baca Juga:  Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Tarif Rp10 Juta hingga Rp150 Juta

Setelah dilakukan permintaan keterangan itu, kata Lili, diperoleh fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang dimaksud dikumpulkan atas arahan Bupati Nganjuk. Tim Gabungan juga menemukan fakta adanya beberapa dugaan para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya;

"Selanjutnya Tim Gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Lili.

"Untuk efektifitas dan percepatan maka penyelesaian perkara akan dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," tambahnya.

Baca Juga:  Bupati Nganjuk Dibawa ke Jakarta, Kasusnya Diekspose Selasa Pagi

KPK, lanjut Lili, akan melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Sinergi Antar Aparat penegak Hukum akan terus dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Perkara ini menjadi pengingat sekaligus peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggungjawab anggaran di daerahnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Sebab, KPK dan Polri akan tetap dan terus berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya, hingga negeri ini bersih dari korupsi," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin. 

Ancaman hukuman pidana bagi para tersangka antara lain :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b

Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana

denda paling sedikitt Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.

250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

2. Pasal 11

Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana

denda paling sedikitt Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.

250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

3. Pasal 12 B

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama

20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini