Dialog Kehidupan Pendekatan Humaniora Diperlukan untuk Atasi Konflik Papua

Tim Okezone, Okezone · Minggu 09 Mei 2021 21:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 09 337 2408112 dialog-kehidupan-pendekatan-humaniora-diperlukan-untuk-atasi-konflik-papua-H2AVRySoG6.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Akar konflik berkepanjangan merupakan penderitaan panjang masyarakat Papua sejak tahun 1960-an akibat tanah dan kekayaan alam mereka diambil dan dieksploitasi oleh pihak luar. Oleh karena itu, dialog kehidupan dengan pendekatan humaniora sangat dibutuhkan untuk mencabut akar masalah. Penegakan hukum saja tak akan menyelesaikan masalah Papua secara permanen.

(Baca juga: Breaking News: Satgas Nemangkawi Tangkap Viktor Yeimo Dalang Kerusuhan Papua 2019)

Demikian diutarakan mantan Uskup Agung Merauke Nicolaus Adi Seputra, dalam webinar yang digelar Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

"Konflik berkepanjangan di Papua, termasuk kini oleh KKB, adalah letupan-letupan kekecewaan dan penderitaan panjang warga Papua sejak thn 1960an. Saya cukup lama tinggal di Papua, hidup bersama warga di sana. Saya menyaksikan dan sangat yakin bahwa orang Papua itu cinta damai. Namun, kehidupan damai itu mulai terusik Ketika banyak yang datang dari luar dengan berbagai kepentingan,” ujarnya.

(Baca juga: Tangan Terikat, Ini Penampakan Viktor Yeimo Dalang Kerusuhan Papua Berdarah)

Dia mencontohkan, kekayaan alam Papua yang berlimpah di darat, di perut bumi, hingga di laut yang tak pernah habis adalah hak bersama warga Papua. Ketika para pendatang (domestik dan global) terus datang bergelombang, lama-lama milik bersama itu terlepas satu per satu. Mereka tak berdaya karena keterbatasan mereka. Tanah mereka dikapling-kapling, lalu sebagian dari mereka harus mengungsi ke tanah yang bukan milik mereka. Mereka merasa dipinggirkan.

“Jadi, mereka rindu dibantu. Otonomi Khusus tidak mereka rasakan. Karena itu, dialog kehidupan sangat dibutuhkan. Pendekatan terbaik ialah Pendekatan humaniora. Berbagai kegiatan pembangunan harus memprioritaskan pemberdayaan orang Papua sendiri. Buat roadmap pembangunan 25 tahun ke depan dengan fokus kepada orang Papua,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, menilai situasi dan kondisi kontradiktif di Papua penting untuk dicermati.

“ Presiden Jokowi memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan masyarakat Papua seperti infrastruktur jalan trans-Papua dan satelit, BBM satu harga, masuknya investor Membangun Papua, ratusan mahasiswa sekolah di universitas favorit di dalam negeri dan luar negeri, ASN juga dibuka lebar untuk orang Papua, termasuk masuk menjadi anggota TNI/Polri,” ulasnya.

Namun di sisi lain, perlawanan kelompok bersenjata justru semakin membesar. Bersamaan dengan itu, pelanggaran HAM juga meningkat.

“Sesungguhnya, sejak Reformasi muncul kesadaran baru tentang Papua sehingga lahirlah UU Otonomi Khusus yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua. Ini semacam resolusi konflik. Namun, Jakarta masih saja curiga terhadap Papua, termasuk bagaimana Pendekatan keamanan masih tetap saja dijalankan sampai hari ini,” ujar Bonar.

Bonar menyebut tiga solusi yang harus dilakukan secara simultan. Pertama, Pendekatan hukum. Kedua, Pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat Papua. Ketiga, mendengarkan aspirasi semua pihak dalam wadah dialog yang beradab.

Setara Institute sejak awal kata dia telah menegaskan bahwa label teroris terhadap KKB tidak perlu karena bisa kontra-produktif. Dia juga mempertanyakan apa target pelabelan teroris terhadap KKB.

“Kita jangan terjebak pada perang narasi. Jangan sampai pelabelan KKB sebagai teroris justru memberikan amunisi bagi kelompok-kelompok bersenjata di Papua untuk meningkatkan perlawanan. Jadi, kita harus tetap fokus pada satu titik: penyelesaian secara permanen,” pungkas Bonar.

Sementara Komisioner HAM Amirudin Al Rahab mengatakan debat tentang pelabelan teroris terhadap KKB tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi keputusan Pemerintah. Fokus perhatian kita sekarang ialah bagaimana agar keadaan tidak menjadi lebih buruk.

“Kewajiban Komnas HAM sekarang menjaga kondisi kondusif bagi tegaknya HAM di Papua. Main tumpas bukanlah pilihan karena lukanya akan sangat dalam. Saya sungguh berduka atas banyaknya korban yang sudah jatuh. Nah, mari kita mencari jalan terbaik agar masalah terselesaikan tanpa memakan banyak korban lagi,” ujar pria yang mengaku sudah puluhan tahun keluar masuk pedalaman untuk menyelesaikan masalah Papua.

Menurut Amirudin, solusi permanen masalah Papua ialah mentransformasi konflik Papua ke arah yang lebih baik. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, sudah menempuh jalan atau strategi transformasi itu dengan mengeluarkan UU Otonomi Khusus.

“Masalahnya, UU Otsus tidak berjalan baik dan tidak konsisten. Karena keadilan sebagai buah dari UU Otsus itu tidak terlihat dan tidak dirasakan, maka terjadilah turbolensi konflik yang tak kunjung berakhir hingga hari ini,” papar Amirudin.

Amirudin lantas menyampaikan beberapa poin rekomendasi sesuai tugas dan kewajiban Komnas HAM. Pertama, fakta bahwa kondisi Papua hari ini adalah tertib sipil. Karena itu, tidak ada kendala bagi apparat untuk melakukan penegakan hukum. Yang kami minta, tegakkanlah hukum secara fair, adil, dan transparan,” jelasnya.

Kedua, sudah saatnya dibuka ruang-ruang Publikasi kepada kelompok-kelompok di Papua agar konflik bersenjata bisa dicegah dan korban tidak bertambah. Ketiga, berikan kepercayaan dan otoritas yang lebih besar lagi kepada pemerintahan lokal Papua di semua tingkatan untuk ikut berperan nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.

“Tiga langkah tersebut sesuai dengan posisi, tugas, dan kewajiban kami di Komnas HAM. Saya sudah sangat lama di lapangan (Papua). Saya tahu persis kondisi di berbagai pedalaman Papua,” kata Amirudin. Datanglah ke pedalaman Papua. Kita tidak bisa pakai prinsip habiskan semua. Menurut saya, kita tak usahlah menambah label-labelan. Ini persoalan bersaudara,” tambahnya.

Jalan terbaik kita hari ini ialah pertama, tegakkan hukum secara transparan terhadap semua pelanggar hukum dan HAM. Kedua, ajak mereka yang punya ideologi separatism untuk berdialog. “Mari kita sama-sama mencintai Bangs aini. Mari kita sama-sama berdoal agar tidak ada lagi korban jatuh di Papua.”

Guru besar UI Hikmahanto Juwana mendukung pendekatan hukum yang tegas terhadap kelompok yang menebarkan suasana teror di masyarakat. Dia mengingatkan bahwa terorisme tidak ada kaitan dengan separatisme. Separatisme dikatakan tidak akan pernah hilang.

“Di negara Bagian Texas, ada kelompok yang ingin keluar dari AS. Skotlandia ingin keluar dari Inggris. Begitu juga Catalonia di Spanyol. Bahkan empire-empire Nusantara itu juga masuk kategori separatis,” ujar pakar hukum internasional tersebut.

Menghadapi gerakan separatis, kata Hikmahanto, bisa memakai cara damai dan cara kekerasan. Jika mereka pakai kekerasan, maka negara harus melawan dengan kekerasan juga.

“Begitu juga dengan gerakan teroris. KKB di Papua itu juga merupakan kelompok kriminal yang menebarkan suasana teror di tengah masyarakat di sana. Karena itu, mereka harus ditindak tegas. Itu bentuk tanggungjawab negara dan Pemerintah,” pungkas Hikmahanto.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini