Soal SK Pembebastugasan, Pimpinan Sebut Masih Perjuangkan Hak Pegawai KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Minggu 09 Mei 2021 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 09 337 2408033 soal-sk-pembebastugasan-pimpinan-sebut-masih-perjuangkan-hak-pegawai-kpk-PLIyhAHO7X.jpg Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklaim, para pimpinan lembaga masih terus memperjuangkan hak para pegawainya. Itu terutama perihal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian diungkapkan Ghufron menanggapi beredarnya potongan Surat Keputusan (SK) pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Potongan surat yang beredar tersebut telah ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, meskipun tanpa disertai tanggal penetapannya dan cap kedinasan KPK.

"Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan segenap pihak terhadap proses alih status pegawai KPK ke ASN ini. Kami akan melakukan dan memperjuangkan hak pegawai secara prosedural hukum. Untuk itu kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (9/5/2021).

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan, KPK sejak awal memang telah mengumumkan adanya 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Namun, hingga saat ini, KPK belum mengambil keputusan untuk memecat 75 pegawai tersebut.

"Sampai saat ini kami hanya mengumumkan hasil TWK, dan tidak ada pemecatan kepada seorangpun pegawai KPK," ucapnya.

Baca Juga : Soal SK Pimpinan Bebas Tugaskan 75 Pegawai, Plt Jubir KPK Cek Keabsahannya

Soal kelanjutan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, kata Ghufron, pihaknya sudah pernah menyampaikan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan-RB dan BKN. Hal itu dilakukan sebagai langkah administratif lanjutan untuk para pegawai yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat hasil TWK.

"Hal ini bukan kami melempar tanggung jawab, namun untuk menyamakan persepsi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tugas dibidang aparatur sipil negara. Karena kami lembaga penegak hukum yang selama ini urusan pegawai secara otonom kami atur terpisah dan berbeda dengan ASN," beber Ghufron.

"Sehingga, secara formil karena yg berwenang sebagai pembina manajemen ASN adalah Kemenpan RI, maka tentu lebih lanjut kami harus koordinasi dengan Kemenpan dan BKN," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Salah satu yang dikabarkan tidak lolos dalam tes tersebut yakni, penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

Baca Juga : BKN Sebut Tes Pengalihan Pegawai Jadi ASN Baru Pertama Kali di KPK

Kendati demikian, Firli memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK yang dipecat. Dijelaskan Firli, pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal 75 pegawai yang tidak lolos TWK.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini