Dinyatakan Tak Lulus, Direktur KPK Pertanyakan Indikator Tes Kebangsaan

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 08 Mei 2021 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 337 2407635 dinyatakan-tak-lulus-direktur-kpk-pertanyakan-indikator-tes-kebangsaan-hrqPqkEKZO.jpg Foto: Okezone.

JAKARTA – Salah satu direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan indikator tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat dalam tes tersebut.

BACA JUGA: 75 Pegawai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, Pimpinan KPK Angkat Bicara

Hasil ini membuat Giri, yang pernah mengikuti tes serupa menjadi heran, sehingga dia meyakini dirinya beserta 74 nama lainnya sudah tidak diinginkan keberadaannya di lembaga antirasuah itu.

"Jadi saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Giri dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Bahkan, dirinya menyinggung perihal pengabdiannya selama 16 tahun di KPK dan kemudian tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Sehingga menurutnya ada sebuah kontradiksi yang luar biasa terjadi saat ini.

"Saya mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat tim terbaik bersama direktur seluruh lembaga Saya mendapat Makarti Bhakti Nagari Award Desember 2020 tapi Maret 2021 saya dinyatakan tidak lulus (TWK)," ujar Giri.

BACA JUGA: Plt Jubir Ungkap KPK Bukan Penyelenggara Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan

Di sisi lain, dia mempertanyakan indikator dari tes wawasan kebangsaan ini. Sehingga membuat dirinya bersama 74 orang lainnya seakan tidak kompeten.

"Tapi dalam tes ini seakan kita tak berkompeten tak penuhi syarat tentu ini perlu dipertanyakan," tutur Giri.

Sebelumnya, KPK menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/4/2021).

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini