Persekot Hari Raya Era Soekarno, Cikal Bakal THR yang Dinantikan Jelang Lebaran

Fahmi Firdaus , Okezone · Jum'at 07 Mei 2021 06:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 07 337 2406916 persekot-hari-raya-era-soekarno-cikal-bakal-thr-yang-dinantikan-jelang-lebaran-GSRpWvfdP6.jpg ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Hari Raya Idul Fitri tak terasa tinggal seminggu lagi. Bagi Anda yang pekerja, pastinya sudah mendapatkan THR alias Tunjangan Hari Raya.

(Baca juga: Nasi Liwet dan Es Blewah Satukan Sekjen Koalisi Jokowi di Markas Banteng)

Pasalnya, Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembayaran THR 2021. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pengusaha wajib membayar THR secara penuh, maksimal 7 hari sebelum hari keagamaan berlangsung.

Untuk diketahui, adanya THR diadakan sejak Kabinet PM keenam Soekiman Wirjosandjojo, politikus asal Partai Masyumi. Kabinet PM Soekiman yang bertahan sejak 26 April 1951 sampai 1 April 1952.

(Baca juga: Akal Bulus Pemudik Kelabui Petugas, Simpan Motor Dalam Bus hingga Tempeli Stiker)

Saat itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Wibisono, di Kabinet Soekiman mengucurkan THR, tapi diperuntukan untuk aparatur sipil negara (ASN). Saat itu, THR belum menyentuh para pekerja swasta, apalagi buruh.

Kala itu, Kabinet Soekiman mengeluarkan program Persekot Hari Raya untuk peningkatan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang di kabinet sebelumnya (Kabinet PM Moh Natsir), tidak mendapat perhatian lebih. Di era Soekiman, ASN mendapat THR sebesar Rp125-200 yang kalau sekarang, nilainya mencapai Rp1,2-2 juta.

“Menteri Keuangan yang baru, Jusuf Wibisono, memberikan peningkatan pendapatan pegawai pemerintah melalui sebuah terobosan tentang bagaimana prosedur bonus (tunjangan) Lebaran diberikan,” tulis Rémy Madinier dalam ‘Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism’.

Selain itu, para ASN juga disejahterakan Kabinet Soekiman dengan adanya tambahan tunjangan beras per bulan. Namun beragam terobosan tentang kesejahteraan pegawai pemerintah itu bikin iri kaum buruh.

13 Februari 1952, kaum buruh pun melakukan aksi mogok besar-besaran. Mereka menuntut untuk juga bisa diberikan THR dari pemerintah. Setahun kemudian, terkait THR ini juga kembali disuarakan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

Baru pada 1954, muncul edaran dari pemerintah. Surat Edaran Nomor 3676/54 yang dirilis Menteri Perburuhan SM Abidin, sebagai jawaban pemerintah meredam aksi-aksi buruh. Edaran di mana para buruh berhak atas “Hadiah Lebaran”.

Karena hadiah, maka sifatnya masih sukarela yang bertahan hingga 1958. Hanya ketentuannya, setiap perusahaan memberikan “Hadiah Lebaran” untuk buruh 1/12 dari gaji buruh, sekurang-kurangnya Rp50 dan sebesar-besarnya Rp300.

Setelah tahun 1961, baru keluar Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1/1961. THR wajib dibayarkan kepada karyawan dan buruh. Dan hingga saat ini, THR bisa dinikmati para pekerja menjelang hari raya Idul Fitri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini