Menag Imbau Penyaluran Zakat Tak Timbulkan Kerumunan

Widya Michella, MNC Media · Senin 03 Mei 2021 18:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 337 2404958 menag-imbau-penyaluran-zakat-tak-timbulkan-kerumunan-ixlV3TaJ9C.jpg Menag Yaqut Cholil Choumas (Foto: Ist)

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar penyaluran zakat tidak menimbulkan kerumunan. Dia berharap, panitia zakat di masjid dan musala tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik berdesakan," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya, (3/5/2021)

Ia menambahkan, pihaknya akan memonitor dan memastikan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) agar dilakukan melalui masjid atau musala dengan memperhatikan prokes.

Kemenag, lanjut dia, juga akan memonitor dan berkoordinasi dengan para pengelola ZIS guna memaksimalkan pelayanan melalui electronic channel dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzaki (orang yang membayar zakat).

"Jadi pembayaran zakat bisa dilakukan melalui electronic channel, sehingga muzaki tidak perlu datang secara fisik," ujar Menag.

Selain itu, Menag menuturkan kebijakan terkait pelaksanaan takbiran dan salat Idul Fitri. Dia melarang kegiatan takbiran keliling.

Baca juga: Menag Minta Jajarannya Intensifkan Sosialisasi Panduan Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19

Menurut dia, kegiatan tersebut cukup dilakukan di masjid maupun musala setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan, atau dilaksanakan secara virtual.

Kemudian, ibadah Salat Idul Fitri diperkenankan untuk dilaksanakan pada daerah dengan zona hijau atau kuning.

Baca juga: Menag Ingatkan Sholat Tarawih di Masjid Hanya Diperbolehkan di Zona Hijau dan Kuning

"Kebijakan ini sudah kami tuangkan dalam Surat Edaran Nomor 04 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idulfitri 1442 H,"ujar Menag.

Yagut meminta kebijakan tersebut dapat menjadi panduan untuk perangkat daerah dan aparat keamanan guna melakukan penindakan bila mana ada pelanggaran protokol kesehatan.

"Kebijakan ini hanya akan jadi macan kertas bila mana tidak ada penegakkan di lapangan. Karenanya kami berharap kerja sama pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran," ujarnya.

(fkh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini