KY Catat Puluhan Hakim Nakal, 2 Dijatuhi Sanksi Berat

Hasan Kurniawan, Okezone · Senin 03 Mei 2021 14:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 337 2404804 ky-catat-puluhan-hakim-nakal-2-dijatuhi-sanksi-berat-GDCExr5by6.jpg Komisi Yudisial catat pelanggaran hakim (Foto: Hasan Kurniawan)

TANGERANG - Komisi Yudisial (KY) mencatat laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap hakim nakal dalam persidangan selama periode 2019-2021 masih tinggi dan telah ditindak lanjuti.

Anggota KY, Sukma Violetta menyatakan, pada 2019 pihaknya mencatat sekira 1.300 laporan, pada 2020 turun menjadi 474 laporan, dan 2021 ada 490 laporan. "Antara 2019 di masa sebelum pandemi dengan tahun 2020 dan 2021, memang angkanya berbeda signifikan," katanya, saat Zoom Meeting, Senin (3/5/2021).

Dilanjutkan dia, semua laporan tersebut sudah ditindak lanjuti. Dari total laporan yang masuk itu, sebanyak 445 laporan telah diteruskan pada 2019, sekira 216 pada 2020, dan 90-an pada tahun 2021.

Baca Juga:  Komisi Yudisial Soroti Proses Sidang Habib Rizieq di PN Jaktim

Dari 94 laporan masyarakat pada 2021 yang dibahas di sidang pleno, 27 laporan terbukti ada dugaan pelanggara dan 67 laporan lainnya dinyatakan tidak terbukti.

"Dalam sidang pleno, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 48 hakim. Sekira 36 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim sanksi sedang, dan 2 sanksi berat. Usulan sanksi ini sudah disampaikan kepada pihak MA," sambung Sukma.

Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan, antara lain diakibatkan oleh sikap tidak pantas.

"Pola pelanggan apa saja? Antara lain hakim yang bertemu dengan pihak yang bersengketa, hakim yang dalam penanganan pertama memperlihatkan tindakan tidak adil dan asusila," jelasnya.

Baca Juga:  Jokowi Lantik 7 Anggota KY Periode 2020-2025

Adapun dari dua orang hakim yang telah dijatuhi sanksi berat, tidak boleh memimpin persidangan selama hampir dua tahun lamanya secara berturut-turut.

"Mengenai sanksi berat yang dikenakan dalam sidang pleno hakim, sanksi non palu di atas 6 bulan, dan sanksi non palu 8 bulan. Sedang terkait sanksi non palu 2 tahun karena terbukti KDRT," tukasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini