Satgas: Tak Boleh Ada Pejabat Beda Narasi dengan Pusat soal Larangan Mudik!

Binti Mufarida, Sindonews · Senin 03 Mei 2021 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 03 337 2404769 satgas-tak-boleh-ada-pejabat-beda-narasi-dengan-pusat-soal-larangan-mudik-3VOBySXdbK.jpg Doni Monardo. (Foto: Dok BNPB)

JAKARTA - Pemerintah memastikan mudik pada libur Lebaran Idul Fitri dilarang mulai 6-17 Mei 2021. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, keputusan ini diambil dari data selama setahun pandemi Covid-19.

“Berkaitan dengan mudik, Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik, yaitu dilarang mudik. Keputusan ini diambil setelah berbagai macam pertimbangan. Setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir,” jelas Doni secara virtual dari Istana Kepresidenan, Senin (3/5/2021).

Doni pun meegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat Pemerintah di daerah yang berbeda narasi dengan pusat tentang pelarangan mudik ini.

“Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi,” tegasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Antisipasi Kepulangan 25 Ribu Pekerja Migran

“Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini, karena apa? Karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu, kita terlambat memberikan pengumuman maka akan terjadi peningkatan kasus 93%, diikuti juga dengan angka kematian yang relatif cukup tinggi,” ujar Doni. 

Meskipun, kata Doni, masih ada 7% masyarakat yang saat ini masih tetap ingin melaksanakan mudik. Bahkan, sebelum Ramadhan pun telah pulang ke kampung. 

“Setelah bapak presiden larangan mudik ini masih tetap ada 7% yang nekat akan kembali mudik. Bahkan sebelum Ramadhan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas,” katanya.

Baca juga: Doni Monardo: Jangan Sampai Ada Klaster Baru dari Pusat Perbelanjaan

Dampaknya, kata Doni, hampir di semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan kasus. “Sehingga kalau kita lihat hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat sejumlah provinsi angka kematiannya,” ucap Doni.

“Oleh karenanya khususnya kepada seluruh pejabat di Sumatera, di pulau Sumatera untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat,” tegas Doni. 

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini